GELORA.CO - Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan HB X mengatakan, Provinsi DIY tidak memberlakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ketika semua aktivitas masyarakat dihentikan.
Oleh karena itu, keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 hanya tetap dengan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.
Analis sosial dan politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, kepala daerah tidak perlu pusing dengan anggaran yang minim jika ingin melakukan lockdown atau karantina wilayah.
Menurutnya, kalau pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo memiliki political will, solusinya bisa dengan menghentikan semua proyek infrastruktur.
Ubedilah mengitung-hitung biaya lockdown di DIY. Kebutuhan pokok masyarakat Jogja untuk lockdown selama satu hari membutuhkan biaya Rp 370 milir, untuk 3,7 juta penduduk.
"Dan untuk 14 hari itu butuh biaya Rp 5,1 triliun, ditambah kebutuhan antisipasi anggaran untuk peralatan kesehatan selama 14 hari sekitar 14 miliar. Jadi total butuh biaya Rp 5 triliun 114 miliar," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (21/6).
Ubedilah pun lanjut menghitung, DIY hanya perlu mengambil 20 persen dari APBD sekitar Rp 6 triliun. Artinya, DIY hanya mengeluarkan Rp 1,2 triliun.
"Sisanya dari pemerintah pusat Rp 4 triliun, diambil dari uang infrastruktur yang masih ratusan triliun itu. Jadi bisa sebenarnya. Tinggal, Jokowi mau tidak selamatkan nyawa rakyat?" ucap Ubedilah. (*)