GELORA.CO - Kasus baru Corona di DKI Jakarta makin gawat, kapasitas ruang isolasi di rumah sakit DKI Jakarta semakin menipis, tak hanya itu viral kondisi pasien COVID-19 antre untuk masuk ke RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
Sejumlah pihak menyarankan agar PSBB diperketat hingga penerapan jam malam.
Diketahui PPKM DKI Jakarta diperpanjang hingga 28 Juni 2021 mendatang. Keputusan ini dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas pertimbangan lonjakan kasus aktif yang mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir.
"Lonjakan kasus aktif yang mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa pekan terakhir, membuat seluruh pihak harus ekstra waspada mencegah Ibu Kota masuk ke fase genting pascalibur Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu, perlu intervensi seluruh pihak, sekaligus pihak Pemprov DKI Jakarta melalui Kepgub No. 759 Tahun 2021 dan Ingub No. 39 Tahun 2021 kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 28 Juni 2021," demikian keterangan dari situs Pemprov DKI Jakarta, Selasa (15/6/2021).
Pemprov DKI Jakarta juga mengantisipasi agar Jakarta tidak masuk ke fase genting. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, jika Jakarta masuk fase genting, maka Pemprov DKI harus menarik rem darurat yang dikhawatirkan akan berdampak pada perekonomian. Oleh karenanya masyarakat diminta menerapkan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Lebih lanjut tantangan lainnya adalah adanya varian COVID-19 dari luar negeri, termasuk varian Delta yang kini memasuki DKI Jakarta juga menjadi salah satu aspek yang mendorong PPKM DKI Jakarta diperpanjang.
"Varian baru ini cukup merepotkan karena mereka memiliki kemampuan tersendiri untuk menginfeksi kita, seperti kita ambil contoh varian Delta B1617.2 yang amat mudah menyebar dan varian Beta B1351 yang amat mudah membuat gejala menjadi berat atau lebih mematikan. Meskipun menurut penelitian terakhir, seluruh varian masih dapat diantisipasi dengan vaksin, tetapi ini benar-benar harus kita waspadai bersama," papar Kadinkes DKI, Widyastuti.
Sementara itu jumlah keterisian ruang isolasi pasien COVID-19 di DKI juga meningkat. Dinkes DKI Jakarta berupaya untuk mengantisipasi dan terus menambah jumlah BOR atau kapasitas ruang isolasi pasien COVID-19.
Berdasarkan data Dinkes DKI, ketersediaan tempat tidur isolasi saat ini sudah mencapai 78 persen. Kini DKI hanya memiliki sisa kapasitas tempat tidur sebesar 22 persen dari yang telah disediakan.
"BOR kita juga naik signifikan per tanggal 14 Juni kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.341 terisi 5.752 atau sudah menyentuh 78% hanya dalam 2 minggu dan ICU sebesar 1.086 terisi 773 atau 71%," ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti.
Atas situasi genting tersebut sejumlah pihak menyarankan beberapa hal ke pemerintah DKI Jakarta. Adapun sejumlah saran misalnya ada yang meminta Anies kembali melaksanakan PSBB ketat hingga menerapkan jam malam.
landai biar kita bisa fokus menangani pasien dengan baik. Kalau sudah landai silakan diatur secara bertahap lagi. Kalau sekarang ini harus diatur benar, klaster kantor juga harus diatur benar," ujar Koordinator Humas RSD Covid-19 Wisma Atlet, Letkol TNI AL M Arifin, saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).
Arifin menyebut pembatasan ini perlu dilakukan dan diawasi dengan baik. Terutama di klaster perkantoran yang menurutnya penerapan WFO dan WFH mulai kendor.
"Iya sudah mulai kendor, di Mampang banyak kantor sudah 100 persen. Artinya berarti antara lalai, melupakan sedang pandemi, atau nekat," kata Arifin.
"Terserah WFH 50 persen harus diawasi, ya diawasi benar, jangan hanya laporan-laporan kita 50 persen. Kan punya Satpol PP banyak, punya Polsek, punya Polres punya Koranmil. Tinggal sampaikan saja, Koranmil semua itu cek, Kapolsek cek itu. Itulah gunanya pemimpin," sambung Arifin.
Arifin mengatakan mayoritas pasien di Wisma Atlet berasal dari Jakarta.
"Mayoritas Jakarta, 80 persen Jakarta," kata Koordinator Humas RSD Covid-19 Wisma Atlet, Letkol TNI AL M Arifin, kepada wartawan, Selasa (15/6/2021)
Dia mengatakan pasien yang masuk ke Wisma Atlet merupakan kiriman dari puskesmas. Arifin mengatakan puluhan pasien masih akan dikirim ke Wisma Atlet.
"Bahkan sudah di kelurahan-kelurahan sebelahnya ikut tertular, Ciracas, Bambu Apus, kendalikannya harusnya mulai sekarang ya. Jalan harusnya sepi jangan macet seperti ini, berarti kan mobilisasi orang tidak dikendalikan," katanya.
Fadli Zon Minta Anies Berlakukan Jam Malam di Jakarta
Situasi perkembangan COVID-19 di Jakarta mengkhawatirkan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta Anies memberlakukan jam malam di Jakarta.
"Harusnya berlakukan jam malam (curfew) untuk Jakarta," kata Fadli Zon dikutip dari akun Twitter resminya, Selasa (15/6/2021). Fadli Zon mengomentari unggahan Twitter Pemprov DKI Jakarta soal perpanjangan PPKM Mikro.
Menurut Fadli Zon, jam malam akan sangat efektif menangani penyebaran COVID-19 di Jakarta. Dia menyebut banyak negara yang melakukan penerapan jam malam.
Meski demikian, Fadli Zon menyebut DKI Jakarta bisa mempertimbangkan waktu penerapan jam malam, tidak harus serupa negara-negara lain yang telah menerapkannya.
"Di banyak negara kebijakan curfew ini membantu menanggulangi penyebaran/penularan COVID-19. Ada jam malam jam 23, ada yang jam 21 dan ada jam 19. Tergantung situasi dan kebutuhan secara temporer 1-2 minggu atau lebih," kata Fadli Zon sembari mencolek akun @aniesbaswedan.
Anggota DPRD DKI Usul Pembatasan Ketat Kegiatan Warga
Lonjakan kasus aktif virus Corona (COVID-19) di DKI Jakarta dinilai sudah genting. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Johnny Simanjuntak meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperketat pengawasan.
"Sekarang perlu dipertegas, diperketat (pembatasan), semacam warning kepada masyarakat, 2 minggu deh, usul saya seperti itu," ucap Johnny saat dihubungi, Senin (14/6/2021).
Johnny menyebut pemerintah saat ini terlalu memberikan ruang untuk pelanggaran protokol kesehatan. Sehingga, kasus aktif virus corona di DKI Jakarta naik.
Seharusnya Pemprov DKI Jakarta tidak kendor mengawasi masyarakat. Sehingga, tidak terjadi lagi lonjakan kasus aktif."Kita terlalu permisif, terlalu memberikan toleransi kepada kerumunan ketika kasus menurun. Padahal, sebenarnya sudah ada pengalaman mengajarkan itu, di bulan Februari puncak (kasus aktif) sampai 26 ribu," ujar Johnny.
"Pengawasan tidak gas terus. Saat kasus turun langsung lembek, cenderung membiarkan. Ini kan harusnya terus digas," ucapnya.
PAN Usul Mal-Kafe di Jakarta Cuma Boleh Dikunjungi Warga Sudah Divaksin
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan sebanyak 2,89 juta warga di Jakarta sudah disuntik vaksin COVID-19. PAN mengusulkan area-area publik, seperti mal, restoran, dan kafe, hanya boleh dikunjungi warga yang sudah disuntik vaksin COVID-19.
"Demi membatasi mobilitas warga di tengah lonjakan COVID-19, dan munculnya varian baru COVID-19 di Jakarta, Pemprov agar mengeluarkan kebijakan area-area seperti mal, restoran, kafe, dan tempat wisata bisa dikunjungi hanya oleh masyarakat yang sudah divaksin," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rohman Rakinda dalam keterangan tertulis, Selasa (15/6/2021).
Oman mengatakan seharusnya vaksinasi menjadi syarat utama bagi warga yang ingin bepergian. Dia menilai kebijakan tersebut bisa menjadi cara agar warga mau divaksinasi.
"Kita berharap target 7,5 juta vaksinasi sampai bulan Agustus di DKI Jakarta bisa tercapai demi terciptanya herd immunity, sehingga, dengan otomatis, perlahan menurunkan angka penularan," kata Oman.
Pakar Epidemiologi Usul Karantina Se-Jawa agar Corona Tak Makin Menggila
Terjadi lonjakan kasus virus Corona (COVID-19) di Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Kudus, dan Bangkalan. Epidemiolog menyarankan agar karantina wilayah diberlakukan di lokasi yang mengalami lonjakan kasus.
Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, mengungkapkan perlu penanganan cepat jika ditemukan kasus Corona di sebuah daerah. Dia kemudian mencontohkan isolasi di tingkat RT.
"Kalau ada satu RT di satu kompleks, kita isolasi RT tersebut, agar rumah-rumah lain di RT tersebut nggak kena," ujar Pandu Riono saat dihubungi, Senin (14/6/2021).
"Di RT tersebut dilakukan testing, lacak, dan isolasi, dan semua penduduk di wilayah tersebut divaksinasi, orang-orang paling berisiko. Strategi vaksinnya kita ubah," ucapnya.
Karantina wilayah juga perlu dilakukan segera. Pemerintah juga harus menghilangkan stigma negatif soal karantina wilayah merugikan masyarakat sekitarnya.
"Saya anjurkan karantina wilayah, misal Kota Kudus, Kota Kudus harus dikarantina, Pulau Madura harus dikarantina, tapi bukan berarti dikarantina dibiarkan mati," katanya.(dtk)