GELORA.CO - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap dirinya banyak mendapat protes dari masyarakat bahwa penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) banyak tersalur ke keluarga kepala desa hingga lurah.
Dia menjelaskan hal itu terjadi karena saat ini data penerima bansos ada di masing-masing pemerintah daerah (pemda).
"UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, kemudian pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," katanya dalam webinar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Sabtu (19/6/2021).
Namun, Risma menerangkan bahwa masalah tersebut sedang diatasi dengan dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hingga saat ini progresnya sudah mencapai 90%.
"Saat ini pembenahan data sudah 90%. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan," tuturnya.
Dengan begitu, Risma mengungkap ke depannya data penerima bansos akan mudah terdeteksi, lebih transparan dan mudah dipantau oleh siapa saja.
"Oleh karena itu nanti ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," tandasnya.(dtk)