GELORA.CO - PKS mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tetap memilih PPKM Mikro di tengah terus melonjaknya kasus Corona (COVID-19). PKS menilai PPKM Mikro memiliki ruang lingkup pembatasan yang jauh bereda.
"Pemerintah tetap bersikukuh dengan PPKM mikro dan enggan mengambil opsi PSBB. Secara esensi, PPKM mikro dan PSBB sama-sama mengatur soal pembatasan, namun, kadar dan ruang lingkup pembatasannya jauh berbeda. Dampak psikologisnya terhadap masyarakat juga jauh berbeda," kata Ketua DPP PKS, Netty Prasetyani Aher, saat dihubungi, Kamis (24/6/2021).
Netty menilai PSBB memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan aturan yang lebih ketat. Tak hanya itu, psikologis masyarakat juga lebih takut untuk melakukan mobilitas ketika PSBB.
"PSBB memiliki aturan yang lebih ketat, ruang lingkupnya juga lebih luas. Secara psikologis masyarakat lebih takut untuk melakukan mobilitas dan kampanye diam di rumah lebih berhasil," ucapnya.
"Penggunaan alat transportasi publik dan kunjungan ke pusat keramaian juga menurun drastis. PSBB di Jakarta pada awal pandemi telah terbukti menurunkan angka kasus positif COVID-19 secara signifikan," lanjutnya.
Sementara, Netty menilai PPKM mikro lebih sulit diterapkan lantaran tidak mungkin mengawasi masyarakat satu per satu untuk menerapkan prokes. Tak hanya itu, kesiapan aparat dari sisi kuantitas juga belum teruji.
"Alhasil, PPKM mikro sudah diterapkan lama di banyak tempat, namun kasus COVID-19 masih saja melonjak. Jadi, di mana letak keberhasilannya?" ujar Netty.
Anggota Komisi IX DPR RI ini menilai situasi pandemi COVID-19 di Indonesia semakin memburuk. Dia menilai hal itu tidak dibarengi dengan langkah pemerintah yang cepat mengatasi masalah tersebut.
Dia meminta pemerintah bergerak lebih cepat dan tidak melempar tanggung jawab. Dia mendesak PSBB ketat hingga lockdown harus berani diambil oleh pemerintah.
"Pemerintah pusat harus bergerak cepat dan jangan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Dengan bed occupancy rate (BOR) yang hampir mencapai 90 persen, Pemerintah harus berani mengambil skenario PSBB ketat atau lockdown, terutama di daerah dengan zona merah," ucapnya.
Netty mewanti-wanti pemerintah jika tetap tidak melaksanakan PSBB atau lockdown. Dia mengajak masyarakat berdoa lantaran sikap pemeritah yang seperti membawa Indonesia menuju jurang.
"Jika pemerintah tetap enggan melakukan PSBB atau lockdown total, maka kita harus berdoa sungguh-sungguh semoga Indonesia tidak seperti kereta yang para penumpangnya berharap selamat, sementara rute kereta memang sedang diarahkan menuju jurang," tuturnya.
Alasan Jokowi Pilih PPKM
Jokowi buka suara terkait keputusan kembali menerapkan PPKM berskala mikro demi menekan lonjakan kasus COVID-19. Jokowi menganggap PPKM mikro tidak akan mematikan ekonomi rakyat.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan pers, Rabu (23/6/2021).
Jokowi mengaku menerima masukan dari berbagai pihak, dari usulan pemberlakuan kembali PSBB hingga lockdown. Dia lantas meminta agar semua pihak tidak membenturkan PPKM Mikro dengan PSBB.
"Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain," ujar Jokowi.
"Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas," tutur Jokowi.(dtk)