GELORA.CO - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan me-lockdown Ibu Kota. PKS menantang Anies untuk mengambil keputusan yang berani.
"Penanganan COVID mesti berbasis sains dan data faktual di lapangan. Dengan tren yang meningkat dan ada contoh kasus India, saya dukung usulan lockdown dua pekan untuk DKI Jakarta," kata Mardani kepada wartawan, Senin (21/6/2021).
Ketua DPP PKS itu menilai untuk menangani pandemi Corona di Ibu Kota tak cukup dengan menarik rem darurat. Dia menekankan agar lockdwon diterapkan untuk menekan mobilitas warga.
"Ini sebenarnya sejak awal sudah diajukan Gubernur DKI waktu 2020. Tidak cukup cuma rem, tapi memang harus menghentikan mobilitas. Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan," kata dia.
Mardani menilai jika Pemprov DKI terlambat mengambil keputusan akan menimbulkan bahaya. Dia meminta agar Anies mengambil keputusan yang berani.
"Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya. Ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul," jelasnya.
Pemerintah Diminta Tak Kaku dengan PPKM Mikro
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufida meminta agar pemerintah pusat tak kaku dengan kebijakan PPKM mikro. Kurniasih menegaskan pembatasan ketat harus diberlakukan saat ini.
"Pemerintah pusat sebaiknya tidak kaku pada kebijakan PPKM Mikro yang dalam praktiknya sulit untuk melakukan pengetatan. Kebijakan PPKM lebih cenderung berusaha menyeimbangkan antara fokus kesehatan dengan kepentingan ekonomi. Padahal, dalam situasi lonjakan kasus yang menyebabkan gelombang kedua COVID-19 di Indonesia ini, kebijakan pembatasan dalam bentuk PSBB ketat sangat diperlukan," kata Kurniasih saat dihubungi terpisah.
Kurnisasih menekankan pembatasan harus diterapkan di daerah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini diperlukan dalam pengendalian lonjakan kasus yang saat ini terjadi.
"Terutama pada daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan sosial-ekonomi atau daerah tujuan wisata dan pendatang. Toh kebijakan PSBB ini masih dalam koridor UU Karantina Kesehatan. Opsi untuk melakukan PSBB ketat ini perlu diberikan kepada beberapa daerah tertentu yang membutuhkan pengendalian ketat karena lonjakan kasus yang tinggi," jelasnya.
Ketua DPP PKS itu kemudian menyoroti daerah yang memiliki kasus yang rendah lantaran terbatas kapasitas tes. Dia juga menyoroti banyaknya kasus di DKI Jakarta karena tes masif dilakukan.
"Beberapa daerah yang menunjukkan kasus harian yang tidak terlalu tinggi juga bisa jadi karena jumlah tes pada daerah tersebit tidak cukup tinggi, sehingga banyak kasus yang tidak terkonfirmasi. Harus diakui hanya Jakarta yang mampu melalukan testing dan tracing secara masif," katanya.
Selain itu, Kurniasih juga meminta agar pemerintah pusat melakukan karantina yang ketat bagi pendatang dari luar negeri. Dia juga meminta agar rumah sakit dan tempat isolasi pasien COVID-19 ditambah.
"Terkait dengan kapasitas RS, pemerintah perlu menerapkan kembali kebijakan 40% kapasitas tempat tidur di RS swasta diperuntukkan bagi pasien COVID-19 pada daerah-daerah dengan lonjakan kasus tinggi. Bahkan perlu diperbesar sampai 50% kapasitas tempat tidur untuk pasien COVID-19. Pada saat yang sama, perlu dilalukan klasifikasi lebih jelas, sehingga pasien dengan gejala ringan dan sedang bisa dilakukan isolasi di tempat-tempat khusus yang layak, seperti bangunan milik pemerintah," papar dia.
Kurniasih juga mendorong pemerintah melakukan treatment kepada pasien COVID-19 dan penyediaan obat-obatan. Dia berharap kasus Corona di Indonesia tidak seperti India.
"Jangan sampai kita mengalami seperti India yang terlambat melakukan antisipasi, yang menyebabkan penularan tidak terkendali dan fatality rate yang tinggi. Semua peringatan dari para ahli harus mendapat perhatian serius. Jangan lagi business as usual dalam situasi genting ini," jelasnya.(dtk)