GELORA.CO - Rencana pemerintah memodernisasi Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) TNI yang sudah tua dan usang dinilai sebagai bagian dari pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merujuk pada rencana strategis (renstra).
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi) Rizal Darma Putra, pemerintah melalui rancangan strategis percepatan peremajaan Alutsista yang kini sedang disusun akan memiliki kepastian investasi pertahanan selama 25 tahun.
"Modernisasi alutsista mutlak dilakukan. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat dengan rencana investasi pertahanan 25 tahun ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).
Menurutnya, anggapan bahwa modernisasi alutsista tidak dibutuhkan karena tidak ada perang perlu ditepis karena saat ini Indonesia diliputi berbagai ancaman baik militer maupun nonmiliter.
Dia menjelaskan berbagai jenis ancaman yang ada saat ini terdiri menjadi tiga, yaitu ancaman aktual, ancaman potensial, dan ancaman hibrida.
Ancaman aktual militer yang ada saat ini di antaranya, 'spillover' potensi konflik di Laut China Selatan dan perairan Natuna, pelanggaran wilayah perbatasan/intervensi asing, separatisme dan pemberontakan bersenjata, terorisme dan radikalisme.
"Ancaman aktual nonmiliter saat ini di antaranya ancaman siber, intelijen dan spionase, ancaman psikologikal, bencana alam dan lingkungan, perompakan dan pencurian kekayaan alam," ungkapnya.
Selain ancaman aktual, kata dia, Indonesia juga memiliki ancaman potensial. Ancaman potensial militer di antaranya perang konvensional atau konflik terbuka dan ancaman senjata nuklir.
"Sementara ancaman nonmiliternya adalah krisis ekonomi dan imigran asing. Di luar ancaman aktual dan ancaman potensial, Indonesia juga dihadapkan dengan ancaman hibrida, yaitu serangan senjata biologis dan wabah penyakit," imbuh Rizal.
Berdasarkan data yang dihimpun Lesperssi, setidaknya ada beberapa prioritas investasi pertahanan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Mulai dari pemberdayaan industri pertahanan, peningkatan kemampuan intelijen, peningkatan pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), penguatan sistem pertahanan udara nasional (sishanudnas), penguatan satuan komunikasi dan elektronika (satkomlek), peningkatan satuan peluru kendali strategis, pembentukan komponen cadangan, dan penataan komponen pendukung.
Dalam merencanakan pertahanan negara, juga ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan otoritas pertahanan yaitu faktor pertahanan negara yang cepat berubah (volatile), ketidakpastian (uncertainty), kerumitan (complexity), ambiguitas (ambiguity).(dtk)