GELORA.CO - Akun media sosial sejumlah pengurus BEM UI disebut diretas buntut kritik yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait sebutan 'the king of lip service'.
Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali menduga ada oknum yang sengaja berniat mengadu domba Presiden Jokowi dengan para mahasiswa.
"Kita juga harus lebih jeli melihat permasalahan ini, bahwa urusan retas-meretas ini kan tidak semata-mata domain pemerintah, hari ini kita tahu para hacker lebih banyak berada di luar domain pemerintah, bahkan lebih jago dari pemerintah," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Senin (28/6/2021).
Ali menduga peretasan terhadap BEM UI sebagai propaganda yang dilakukan oleh oknum di luar pemeirntah. Menurutnya ada pihak-pihak yang memang ingin membenturkan pemerintah dengan para mahasiswa.
"Kalau saya sih melihatnya upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum untuk melakukan peretasan terhadap medsos adik-adik maahasiswa UI bisa jadi adalah upaya propaganda orang luar yang kemudian ingin membenturkan, mempersepsi Pak Jokowi dengan adik-adik mahasiswa," ucapnya.
Ahmad Ali menyebut peretasan saat ini bisa dilakukan siapapun dan bukan lagi barang mewah. Selain itu, dia menilai Presiden Jokowi juga telah menerima kritik yang lebih keras daripada kritik para mahasiswa BEM UI.
"Nah itu kalau saya melihat itu, karena selama ini Pak Jokowi dikritik bukan hanya seperti itu, orang mengkritik lebih ekstrem lagi dari apa yang disampaikan adik-adik BEM UI, tapi toh kemudian pemerintah tidak punya sikap represif seperti itu.
Bisa jadi upaya itu, kalau memang betul ada, itu upaya yang dilakukan orang tidak bertanggunjawab di luar pemerintah menurut saya, kalau toh kemudian itu dilakukan oknum pemerintah, itu oknum ytang mau cari muka sama presiden aja itu kan," jelasnya.
Meski begitu, Ali mendesak agar pemerintah lewat Polri mengusut terkait peretasan terhadap pengurus BEM UI ini. Menurutnya ini tanggungjawab pemerintah untuk membuktikan propaganda untuk melemahkan pemerintah.
"Iya, ini jadi tanggungjawab, ini kita minta ke pemerintah dalam hal ini ke kepolisian supaya ini clear, jadi ini juga ditertibkan, supaya ini tidak jadi propaganda untuk melemahkan pemerintah," ujarnya.
Akun Pengurus BEM UI Direta
Seperti diketahui, akun aplikasi perpesanan dan media sosial (medsos) sejumlah pengurus BEM UI diretas. Peretasan terjadi setelah ramai kritikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi soal 'the king of lip service'.
"Pada tanggal 27 dan 28 Juni 2021, telah terjadi peretasan akun media sosial kepada beberapa pengurus BEM UI 2021," kata Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra dalam keterangan tertulis, Senin (28/6/2021).
Akun yang dikabarkan mereka kena 'hack' adalah akun WhatsApp (WA), Telegram, dan Instagram. Ada tiga pengurus yang mereka kabarkan mengalami hal tersebut.
Pukul 00.56 WIB, Akun WA Kepala Biro Hubungan Masyarakat BEM UI 2021, Tiara Shafina, tidak dapat diakses. Di WA dia, tertulis bahwa akunnya telah keluar dari telepon seluler.
"Hingga saat ini, akun WhatsApp Tiara belum dapat diakses kembali," kata Leon.
Pukul 07.11 WIB, akun WA Wakil Ketua BEM UI Yogie Sani tidak bisa diakses dan muncul notifikasi akun tersebut sudah digunakan di HP lain.
"Pukul 07.20 WIB, akun tersebut sudah bisa digunakan lagi," kata Leon.
Respons Jubir Presiden
Juru bicara (jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman turut merespons kritik Jokowi terkait the king of lip service tersebut. Dia menyebut segala aktivitas kemahasiswaan merupakan tanggung jawab pimpinan UI.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab Pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel lewat pesan singkat, Minggu (27/6/2021).
Penjelasan Kampus UI
BEM UI sebelumnya dipanggil rektorat buntut postingan 'Jokowi The King of Lip Service'. UI menyatakan pemanggilan itu merupakan bentuk pembinaan.
"Atas pemuatan meme tersebut di media sosial, Universitas Indonesia mengambil sikap tegas dengan segera melakukan pemanggilan terhadap BEM UI pada sore hari Minggu, 27 Juni 2021. Pemanggilan terhadap BEM UI ini karena menilai urgensi dari masalah yang sudah ramai sejak postingan yang mereka buat di akun sosial media BEM UI. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses pembinaan kemahasiswaan yang ada di UI," kata Kepala Humas dan KIP UI, Amelita Lusia, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (27/6).
Amelita menyatakan UI pada prinsipnya menghormati kebebasan berpendapat. Namun dia mengingatkan mengenai aturan hukum.
"Perlu kami sampaikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan aspirasi memang dilindungi undang-undang. Meskipun demikian, dalam menyampaikan pendapat, seyogyanya harus menaati dan sesuai koridor hukum yang berlaku," ujar Amelita.(dtk)