GELORA.CO - Komunitas sukarelawan bernama Jok- Pro 2024 menginginkan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto berpasangan pada Pilpres 2024 untuk mencegah polarìsasi ekstrem di Indonesia pasca-pilpres sebelumnya.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai kehawatiran Jok-Pro 2024 itu tampaknya sangat spekulatif.
Sebab, polarisasi ekstrem pendukung Jokowi dan Prabowo yang dikenal dengan cebong dan kampret itu seharusnya sudah teratasi dengan bergabungnya Prabowo ke Pemerintahan Jokowi.
Selain itu, bergabungnya Sandiaga Uno ke Pemerintahan Jokowi juga seharusnya semakin melenyapkan polarisasi tersebut.
"Nyatanya, cebong dan kampret tetap saja bertarung di media sosial. Cebong dan kampret terus berhadap-hadapan dalam konfrontasi yang terkesan tidak berujung," kata Jamiluddin kepada , Minggu (20/6).
Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu melihat masalah polarisasi anak bangsa tidak akan selesai hanya karena menyatukan Jokowi dan Prabowo sebagai pemimpin Indonesia.
Pasalnya, mereka saat itu memilih Jokowi bisa saja karena tidak menyukai Prabowo. Mereka memilih Jokowi semata karena tidak ada pilihan lain.
Sebaliknya, yang memilih Prabowo juga kemungkinannya sama. Mereka memilih Prabowo bisa saja karena memang tidak menyukai Jokowi.
"Mskipun Prabowo sudah masuk kabinet Jokowi, mereka yang kerap disebut kampret tetap saja mengeritik Jokowi. Mereka tetap saja menunjukan ketidaksukaannya kepada Jokowi," ujar Jamiluddin.
Mantan dekan itu menilai kehadiran Jok-Pro 2024 bukan untuk menetralisir polarisasi ekstrim di Indonesia pasca-Pilpres 2024.
Hal itu hanya jadi pembenaran untuk menggolkan presiden tiga periode.
Di sisi lain, dia melihat ada kelompok-kelompok tertentu berupaya presiden tiga periode terwujud, karena mereka belum dapat capres yang bisa memberikan kenikmatan politik seperti sekarang ini.
"Mereka ini bermental saudagar yang selalu mengedepankan transaksi," ucap Jamiluddin.
Jamiluddin menegaskan para opportunis ini dengan segala cara akan terus berupaya menggolkan presiden tiga periode.
"Mereka ini sudah nyaman menikmati konpensasi berupa kenyamanan ekonomi atas dukungannya selama ini terhadap rezim yang berkuasa," tutur Jamiluddin
Dia menyarankan, para reformis harus berhati-hati atas semua sikap dan tindakan para opportunis. Bilamana para reformis lengah, presiden tiga periode akan menjadi kenyataan.
"Hal itu akan menjadi petaka bagi demokrasi di Indonesia. Masa kegelapan akan kembali menyelimuti negeri tercinta," kata Jamiluddin. (*)