GELORA.CO - "Kami akan berurusan dengan siapa pun yang dipilih orang Israel. Jadi kita akan berurusan dengan mereka," kata Abbas dalam pidatonya di Ramallah pada Rabu (23/6).
"Namun itu semua tergantung pada penghentian agresi Israel terhadap Palestina, menyelesaikan masalah mendasar kami, dan memulai negosiasi untuk mencapai solusi permanen," tambahnya.
Bennett dilantik menjadi PM Israel pada 13 Juni, setelah membentuk kesepakatan koalisi dengan pemimpin partai oposisi Yesh Atid, Yair Lapid, dan lima partai lainnya. Salah satunya adalah partai Arab, Ra'am, yang pertama kali bergabung dalam pemerintahan.
Bennett dikenal sangat keras terhadap Palestina dan mendukung pendudukan di Tepi Barat. Buktinya pada Rabu, pemerintahan Bennett menandatangani proyek konstruksi pertama di pemukiman Israel di Tepi Barat.
Sementara itu, pemerintahan Abbas dari Fattah dikenal cukup berhati-hati dengan pemerintahan Bennett dengan menyebutnya sebagai "pemerintahan perubahan" karena berhasil mengakhiri 12 tahun kekuasaan Benjamin Netanyahu.
Di sisi lain, Hamas memiliki pandangan keras terhadap pemerintahan Bennett. Jurubicara Hamas Fawzi Barhum juga mengatakan pihaknya tidak peduli bentuk pemerintah Israel karena tidak akan mengubah sifat hubungan dengan Israel.
"Ini adalah entitas pendudukan pemukiman yang harus dilawan dan dari mana hak-hak kita harus direbut oleh setiap dan semua bentuk perlawanan, yang terutama adalah perjuangan bersenjata," ujarnya.[rmol]