GELORA.CO - Rencana Partai Nasdem untuk melaksanakan Konvensi Calon Presiden (Capres) pada 2022 justru berujung dengan kritik. Pasalnya, konvensi ini dilarang diikuti para ketua umum partai politik.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga mengatakan, keinginan Nasdem untuk melaksanakan konvensi tentu layak diapresiasi. Sebab, melalui konvensi proses pencalonan capres lebih transparan dan demokratis.
"Setiap anak bangsa diberi ruang seluas-luasnya ikut berkompetisi untuk mendapat tiket capres. Kompetisi terbuka ini memastikan calon yang terpilih benar-benar melalui seleksi ketat dengan melibatkan masyarakat," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Jumat (17/6).
"Jadi, masyarakat tahu kapasitas dan integritas calon yang terpilih dalam konvensi. Hal itu akan membantu pemilih nantinya dalam menentukan pilihannya saat Pilpres. Pemilih tidak lagi memilih capres seperti kucing dalam karung," imbuhnya.
Meski begitu, Jamiluddin menilai calon yang terpilih dalam Konvensi belum tentu dapat diusung Nasdem. Pasalnya, dengan perolehan suara pada Pileg 2019 hanya 9,05, Nasdem tentu tidak bisa mengusung capres sendirian. Artinya Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain.
Di sisi lain, untuk bisa berkoalisi, Nasdem juga bakal menghadapi kendala karena sudah menetapkan ketua umum partai politik tidak boleh ikut konvensi.
"Padahal, beberapa ketua umum partai politik seperti Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga disinyalir akan dicalonkan oleh partainya pada Pilpres 2024. Partai politik tersebut dengan sendirinya akan sulit berkoalisi dengan Nasdem," sambungnya.
Jamiluddin menambahkan, jika hasil konvensi Nasdem pada akhirnya tidak dapat diusung pada Pilpres 2024, maka hal itu justru akan menjadi bumerang bagi partai besutan Surya Paloh itu.
Karena, menurut Jamiluddin, para calon yang ikut konvensi dan masyarakat luas akan menilai Nasdem sebagai partai abal-abal yang penuh spekulasi.
Imbas lanjutannya tentu saja menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Nasdem, dan bisa berdampak buruk pada Pileg dan Pilpres 2024.
"Jadi, partai yang tidak memenuhi ambang batas presiden melaksanakan konvensi calon presiden tentu penuh risiko. Semoga Nasdem menyadari hal itu," demikian Jamiluddin.(RMOL)