GELORA.CO - Pemerintah membuka wacana penerapan pajak di bidang pendidikan. Komisi X DPR RI menolak rencana tersebut dalam rapat bersama Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Hal ini disampaikan sejumlah fraksi di Komisi X DPR saat rapat bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, di DPR, Selasa (15/6/2021). Nadiem diminta untuk melakukan lobi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait pajak ini.
"Kami meminta pada mas menteri melakukan hubungan lobi pada Kemenkeu, Bappenas khususnya pada Kemenkeu, bahwa kami Fraksi PDIP menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan Sofyan Tan.
Selain itu, Fraksi NasDem yang diwakili Ratih Megasari menilai rencana tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan konstitusi. Dia meminta Nadiem ikut menyuarakan penolakan pajak di bidang pendidikan.
"Kami dari NasDem, Mas Menteri, kami dengan tegas menolak apabila ada rencana pemerintah menaikkan pajak sekolah itu sangat absurd sekali menurut kami, karena ini hal yang sangat kita sayangkan bertentangan dengan konstitusi dan juga kami harap ini tidak diberlakukan. Kami harap Mas Menteri bisa mengambil sikap yang sama dengan kami di Komisi X, satu frekuensi dengan kami juga tidak mendukung wacana kenaikan PPN ini," kata Ratih.
Penolakan juga disuarakan oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Anggota Fraksi Demokrat Dede Yusuf, menyebut pajak ini dapat membebankan orang tua murid.
"Kami dari Fraksi Partai Demokrat Menolak apabila sekolah diberikan pajak karena saat ini sekolah sudah megap-megap dan juga tidak mungkin nanti menambah beban kepada orang tua," kata Dede.
"Kami dari Fraksi Gerinda menolak keras adanya pajak di bidang pendidikan, pendidikan tugas negara, tapi kalau masyarakat bisa membantu malah dikenakan pajak jadi sangat tidak bagus mereka membantu pendidikan kita malah dikenakan pajak," ujar anggota Fraksi Gerindra Djohar Arifin.
Menanggapi hal tersebut, Nadiem mengatakan akan lebih dulu mengkaji dan melihat situasi terkait rencana pajak tersebut. Selain itu, Nadiem juga menyebut akan membahas ini dengan pemerintah.
"Penambahan pajak PPN untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji karena kami juga harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya. Tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintah," kata Nadiem.(dtk)