GELORA.CO - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap tantangan ke depan menjaga ruang udara wilayah Indonesia.
Kharis menilai tantangan Indonesia ke depan akan sangat berat karena kondisi alutsista di RI masih tidak memadai.
Kharis mengatakan pemerintah Indonesia harus berpikir keras untuk menghadirkan alutsista yang canggih dan modern demi menjaga ruang udara Indonesia yang luas. Luas ruang udara Indonesia ini mencapai 5,4 juta KM.
"Tentu menjadi tantangan tersendiri, di mana alutsista kita yang kondisi realnya masih sangat kurang. Mungkin kita punya beberapa fighter, tapi fighter kita juga masih kurang untuk dikatakan memadai," kata Kharis dalam Seminar Nasional Sinergitas Pengelolaan Ruang Udara Nasional Sekkau A-109, Rabu (2/6/2021).
Dia menyebut banyak pakar menilai bahwa Indonesia dalam 40 tahun ke depan tidak terlibat peperangan. Meski begitu, perencanaan untuk memperkuat pertahanan melalui penguatan dalam persenjataan.
"Salah satu untuk meniadakan perang adalah memperkuat persenjataan kita, orang menghitung kemampuan kita. Ketika kita lemah, maka orang dengan mudah melecehkan kita. Oleh karenanya saya kira pengamanan wilayah udara kita menjadi satu hal yang mutlak harus sangat kuat, bukan saja kuat, tapi harus sangat kuat," ucapnya.
Kharis membeberkan tantangan lainnya dalam menjaga ruang udara Indonesia ke depan. Menurutnya, hingga kini masih ada tumpang tindih atas klaim ruang udara antara Indonesia dengan negara lain.
"Ini menjadi PR tersendiri sebagai mana tadi disampaikan salah satu adalah FIR (Flight Information Region) yang di atas Kepulauan Riau yang masih ada dikelola oleh Singapura. Di Kepri kita lihat, bayangkan bahwa Singapura negara yang kecil itu tapi menguasai ruang udara yang sekian luas dan sampai di atas Indonesia segala macam," ujarnya.
Menurut dia, di area perbatasan nasional memang sangat rawan terjadi pelanggaran seperti halnya pelanggaran FIR Singapura di Kepri dan Natuna. Kharis menyebut sedikitnya ada 800 kali pelanggaran FIR pada periode Januari-Agustus 2020.
"Oleh siapa? Tentunya oleh tetangga kita. Kenapa? karena mungkin mereka punya perhitungan lain. Namun bagi kita ini adalah harga diri yang harus pertahankan," tegasnya.
Dia berharap TNI AU sebagai leading sector dapat mengatasi permasalahan keamanan ruang udara di RI. Menurutnya, Indonesia harus betul-betul fokus mengelola ruang udara dengan baik.
"Ke depan tantangan bapak-bapak tidak mudah, karena tentunya kita membutuhkan teknologi yang canggih, teknologi yang senantiasa berkembang. Sehingga kita mampu menjaga wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia," pungkasnya.
Komitmen DPR RI
Kharis membeberkan komitmen DPR RI dalam mendukung peningkatan pertahanan melalui pengadaan alutsista TNI. Sejak periode lalu hingga kini, Komisi I DPR selalu mendukung anggaran pertahanan ditingkatkan.
"Kebutuhannya tarolah misalnya Rp 200 triliun, namun realisasi anggaran akhirnya hanya Rp 100 (triliun), selalu berada di 50 persennya. Sementara dari 50 persen itu, 50 persennya lagi untuk operasional, kegiatan rutin. 25-30 persen untuk pemeliharaan perawatan, ya sisanya 20 persen untuk pembangunan atau pembelian alutsista," katanya.
Anggaran sebesar itu, dinilai memang jauh dari kata mencukupi. Sebab, keterbatasan anggaran negara selalu menjadi kendala dalam mewujudkan alutsista yang canggih dan modern.
"Namun celah fiskal selalu mengganggu atau selalu menjadi kendala. Oleh karenanya kita tetap suarakan agar anggaran yang dibutuhkan agar alutsista ini mencukupi kita dukung sepenuhnya," pungkasnya.(dtk)