GELORA.CO - Israel melontarkan kritik kepada pemimpin ketiga negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Negeri Yahudi itu menuduh pemimpin Indonesia tak jujur soal konflik Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni. Dia menyatakan pemimpin Indonesia tidak jujur atas kritik soal konflik Israel dengan Palestina, bahkan mengabaikan sifat asli konflik antara kedua negara.
Karni mengklaim konflik yang kini memanas di Timur Tengah itu adalah konflik antara Israel dengan Hamas, bukan Israel dengan bangsa Palestina. Jadi, sudah sepatutnya Indonesia mencoba menjalin hubungan dengan Israel untuk lebih membuka mata soal isu tersebut.
Tetapi, hal ini dibantah tegas oleh Kementerian Luar Negeri RI. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, menyatakan Kemlu tak paham atas tuduhan Israel tersebut.
“Saya terus terang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dubes Israel bahwa Indonesia tidak jujur. Saya tidak mengerti maksudnya,” ujar Abdul ketika dihubungi kumparan, Jumat (18/6).
Abdul menganggap bahwa Indonesia sudah paham betul soal konflik yang terjadi di Palestina dengan Israel, dan hal tersebut bisa langsung dibuktikan sendiri dengan melihat kondisi warga Palestina di lapangan.
Indonesia, dijelaskan Abdul, sudah dengan jelas menyatakan pendiriannya: menentang penjajahan, seperti yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
“Di konstitusi itu jelas kemerdekaan itu hak segala bangsa dan itu penting. Buat kita, yang penting itu, kita melihat yang terjadi di lapangan. Memang kita mengetahui berbagai konflik antara Israel dengan Palestina di Tepi Barat atau di Gaza, termasuk dengan Hamas, memang cukup dinamis,” paparnya.
“Namun, jika kita berbicara konflik Palestina dengan Israel, we are not supposed to talk about anything else, tapi fokus pada akar persoalan, yaitu adanya penjajahan dan pengingkaran hak. That's it.”
-Abdul Kadir Jailani
Menurut Abdul, jika Palestina dan Israel mampu menyelesaikan masalah utama antara keduanya, yakni penjajahan, seluruh penyelesaian isu dan konflik lainnya akan mengikuti.
Hal ini dikarenakan seluruh konflik di tanah tersebut bermula di penjajahan serta pengingkaran hak-hak rakyat Palestina. (*)