GELORA.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksinasi Covid-19 per harinya harus bisa mencapai 2 juta pada Agustus 2021 mendatang.
Penegasan itu disampaikan Presiden saat membuka Munas Kadin secara virtual, Rabu (30/6/2021).
“Target mulai Juli 1 juta per hari, karena kemarin-kemarin kita masih 200-300 ribu (dosis) per hari,” tuturnya.
“Sekarang tidak ada tawar menawar 1 juta harus. Dan Agustus nanti, 2 juta. Itu harus,” tegasnya.
Ini dilakukan semata-mata agar pandemi Covid-19 di Indonesia salah satu cara yang harus dilakukan adalah melakukan vaksinasi Covid-19.
“Karena kunci dari pemulihan ekonomi adalah urusan Covid-19 ini harus bisa kita selesaikan (vaksinasi kepada masyarakat),” jelasnya.
Saat ini, Indonesia berada di urutan ke-11 dari 215 negara dalam proses vaksinasi masyarakatnya.
Jokowi menekankan, angka ini harus bisa dipertahankan.
“Saya yakin di Juli-Agustus ini akan naik, enggak tahu naik ke rangking berapa tapi pasti naik. Karena target 1 juta dan target 2 juta sudah berkali-kali saya sampaikan,” tekan dia.
Sampai saat ini, sambungnya, proses vaksinasi di seluruh daerah sudah berjalan lancar.
“Sampai hari ini sudah 42 juta dosis yang disuntikan,” bebernya.
Siap Berlakukan PPKM Mikro Darurat
Langkah lain untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Saat ini, rencana tersebut sedang dalam tahap finalisasi.
“Kita harapkan selesai karena diketuai Pak Airlangga selaku Menko Perekonomian untuk memutuskan diperlakukannya PPKM darurat,” ungkapnya.
“Kebijakan PPKM darurat ini mau tidak mau harus dilakukan karena kondisi-kondisi ini,” katanya.
Kendati demikian, Jokowi mengaku belum dapat memastikan jangka waktu penerapan PPKM Darurat nantinya.
Akan tetapi, dipastikan bahwa penerapan PPKM Darurat itu hanya akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali.
“Nggak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu, karena petanya sudah kita ketahui semuanya,” terangnya.
Berdasarkan asasmen, terdapat 44 kabupaten/kota serta 6 provinsi nilai 4.
Daerah tersebut memerlukan penanganan khusus sesuai dengan indikator laju penularan WHO. [psid]