GELORA.CO - Pasalnya, Presiden Joko Widodo sendiri sudah sangat jelas menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Termasuk, Partai Gerindra yang menyatakan bahwa ketua umumnya Prabowo Subianto adalah calon presiden 2024, bukan calon wakil presiden, seperti yang diinginkan Jokpro.
"Publik bertanya Seknas Jakpro itu sebenarnya bekerja untuk kepentingan siapa. Karena Jokowi tegas nolak maju lagi. Gerindra pun tegas nolak," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/6).
Atas dasar itu, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menilai, gerakan Jokpro 2024 seperti menyasar "ruang hampa", lantaran Jokowi dan Gerindra menolak hal tersebut.
"Dukungan Seknas Jokpro ini menyasar ruang hampa. Karena objek yang mau didukung nolak," ucap Adi Prayitno.
Peluncuran Seknas Jokpro 2024, Sabtu (19/6), menuai kontroversi. Bahkan, politikus Partai Demokrat, Rachlan Nashidik menilai itu sebagai bentuk perlawanan hukum. Alasannya, kontitusi dengan tegas melarang jabatan presiden lebih dari dua periode.
"Ini jelas gerakan melawan konstitusi," ujar Rachlan Nashidik, Sabtu (19/6).[rmol]