GELORA.CO - Pemberian gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan kepada Presiden RI kelima -Megawati Soekarnoputri tidak dapat dipisahkan dari unsur politik.
Saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic, and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun mengatakan bahwa pemberian gelar kehormatan kepada Megawati itu menegaskan posisi Universitas berada dalam bayang-bayang kekuasaan.
"Universitas kehilangan independensinya," kata Ubed, Kamis (10/6).
Ubed menjelaskan, universitas harus hadir memberikan jawaban atas permasalahan suatu bangsa. Bukan sebaliknya, yang malah menjadi "hamba" bagi kekuasaan.
Pengamat politik ]Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu lantas menjelaskan sejumlah peranan Universitas.
Beberapa peran itu, di antaranya sebagai penerang kegelapan, pengembang ilmu pengetahuan, pembangun rasionalitas, penegak kebenaran ilmiah, hingga pembela kemanusiaan dan demokrasi.
"Universitas harusnya jadi pelita kegelapan, bukan untuk mendamba pada kekuasaan dan mabuk gelar kehormatan. Apalagi memperjualbelikan," tegasnya.
Lebih jauh Ubed menyampaikan, universitas yang dalam sejarah bahasanya disebut Universitas magistrorum et scholarium itu harusnya menjadi tempat berkumpulnya para kaum terpelajar dan intelektual.
Kata Ubed, mereka inilah yang akan merawat maruah akademik, dan tidak merubuhkannya.
Ubed juga menyoroti soal isi materi pengukuhan Megawati.
Diketahui, materi pengukuhan Megawati itu berisi tentang capaian saat dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. Hal ini lantas mengesankan jika Megawati menilai dirinya sendiri.
Menurut Ubed, materi pengukuhan Megawati itu aneh. Materi tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Megawati adalah sosok yang subyektif.
"Secara etik moral itu menunjukan hasrat kuat Megawati yang mengabaikan adab akademik. Bahwa di dalam pemberian gelar Profesor kehormatan juga hendaknya mengutamakan kualitas calon penerima," pungkasnya.
Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan menerima gelar kehormatan dari Universitas Pertahanan pada hari Jumat, 11 Juni 2021.[rmol]