GELORA.CO - Wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode diyakini akan mendapatkan perlawanan dari partai politik di Parlemen. Pasalnya, hal itu akan merusak sirkulasi kaderisasi parpol untuk kepemimpinan nasional.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pembina Pusat Studi Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia, Firman Jaya Daeli saat menjadi narasumber diskusi virtual Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Halal-Haram Jokowi 3 Periode", Selasa (29/6).
"Tentu parpol menyiapkan formasi kepemimpinan nasional. Maka pasti ada perlawanan kultural secara diam-diam dari parpol," ujar Firman.
Selain itu, Firman juga menyebutkan jabatan Presiden tiga periode tidak memiliki akar legitimasi, sebab dalam konstitusi sudah jelas ada pembatasan masa jabatan Presiden.
"Tiga periode itu tidak memiliki akar basis legitimasi, kita harus menghormati agenda reformasi yang digulirkan oleh rakyat," kata politisi senior PD Perjuangan itu.
Atas dasar itu, Firman meyakini bahwa partai-partai politik yang ada di Parlemen akan menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
"Saya yakin seyakin-yakinnya, Jokowi sendiri juga sudah menolak ya. Kalau politik praktis mungkin susah di Parlemen menyetujui ini, akan merusak sirkulasi pendidikan kader kepemimpinan nasional," ucapnya.
Selain Firman, turut hadir sebagai narasumber dalam diskusi daring yang diselenggarakan Kantor Berita Politik RMOL, yakni Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, dan aktivis demokrasi, Firman Tendry. (RMOL)