GELORA.CO - Duta besar Indonesia untuk Amerika, Dino Patti Djalal turut mengomentari isu soal pemilihan presiden yang disarankan dikembalikan ke MPR. Artinya, Indonesia akan kembali ke zaman orde baru.
Dino mengatakan bahwa kini ada anggota DPR yang aktif mengusulkan agar presiden di tahun 2024 nanti tidak lagi dipilih rakyat. Terkait hal ini, Dino menyarankan agar nama-nama anggota DPR tersebut diungkapkan ke publik.
"Anggota2 DPR yg kini aktif usulkan agar Presiden 2024 TIDAK LAGI DIPILIH langsung oleh RAKYAT tapi kembali dipilih MPR seperti zaman Orde Baru seharusnya diketahui publik nama-namanya," kata Dino melalui akun Twitter-nya, Senin (21/6/2021).
Jika pada tahun 2024 nanti pemilihan presiden benar-benar dikembalikan kepada MPR, artinya presiden bukan lagi milik rakyat, tapi milik sponsor. Jika presiden milik sponsor, maka nantinya korupsi akan semakin marak.
Tidak ada lagi yang percaya pemilihan presiden oleh MPR nantinya akan bebas rekayasa, kolusi dan juga korupsi.
"Kedaulatan tidak lagi di tangan rakyat, tapi dikuasai elit," kata Dino.
Mantan Menteri Luar Negeri di era SBY tersebut tidak akan membiarkan jika ada DPR yang merengut dan merusak demokrasi.
"Karenanya, nama2 anggota DPR ini perlu diketahui publik agar konstituennya tidak lagi memilih mereka utk masa jabatan selanjutnya. Ironis kalau ada anggota DPR yg justru renggut & rusak demokrasi dari anak2 kita yg akan mewarisi Indonesia ke depan," ungkap Dino.
Pernyataan Dino pun mendapat beragam reaksi dari netizen.
"Baik lewat MPR atau langsung tidak menjamin hadirnya pemimpin ideal, semuanya berpulang kpd akhlaq, adab, moral, etika, kecerdasan para pemilih yakni MPR/rakyat langsung. Saat presiden dipilih MPR tdk ada keterbelahan dimasyarakat, biaya pemilu murah. Semua ada kurang lebihnya," kata @jabaralibtn.
"Anggota Dewan yg mengusulkan pilpres kembali tidak langsung, berarti sedang berupaya memanipulasi demokrasi," kata @Herzaky_.
"Anggota2 DPR ini yg dulu turun kejalan untuk Reformasi. Tapi sekarang setelah mapan, mereka2 juga yg menghianati amanat reformasi 1998," kata @IbrahimHarahap. (*)