GELORA.CO - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 mendapat kritik dari ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini.
Dia menyoroti rencana anggaran kementerian pertahanan yang dalam draf tercatat bakal berutang hingga Rp 1.700 triliun.
Menurutnya, besaran anggaran pertahanan dan keamanan sudah di luar kepantasan, karena momentumnya tidak tepat di saat pandemi Covid-19 masih melanda tanah air, dan dampak ekonomi masih dirasakan masyarakat.
"Pandemi Covid-19 ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan, sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan," ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (2/6).
Dalam catatannya, Didik menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan naik sangat tinggi akibat Covid-19 karena sistem produksi runtuh. Salah satu yang paling nyata menurutnya adalah meningkatnya angka pengangguran terbuka dari 5 persen menjadi sekitar 8 persen.
"Pengangguran terselubung juga sangat besar mengingat tingkat pertumbuhan ekonomi masih negatif. Yang bekerja penuh turun dari 71 persen menjadi 64 persen sehingga sisanya menjadi penganggur terbuka dan terselubung," paparnya.
"Dalam keadaan seperti ini tidak pantas anggaran yang besar tersebut diajukan dalam jumlah yang sangat besar dan menguras anggaran sosial, pendidikan, kesehatan, daerah dan sebagainya," demikian Rektor Universitas Paramadina ini menambahkan.(RMOL)