GELORA.CO - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah memeriksa tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan pelanggaran HAM dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Para pegawai KPK yang telah diperiksa itu merupakan mereka yang memenuhi syarat atau telah dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami mendalami informasi, keterangan terkait pelaksanaan, khususnya dalam konteks peserta yang memenuhi syarat dan mendalami instrument hukum secara internal,” kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam kepada JawaPos.com, Rabu (24/6).
Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyampaikan, para pegawai KPK itu datang secara sukarela memberikan data tambahan kepada Komnas HAM.
“Ya mereka datang secara sukarela memberikan keterangan,” ucap Damanik.
Komnas HAM dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM telah memeriksa sejumlah pihak antara lain Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Kepala Badan Kepegawain Negara (BKN) Bima Haria Wibisana hingga sejumlah mantan Pimpinan KPK.
Teranyar, Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjalani pemeriksaan pada Selasa (22/6) kemarin. Usai menjalani pemeriksaan, Bima menegaskan asesmen TWK tidak dimunculkan oleh satu pihak.
“TWK ini tidak dimunculkan oleh satu orang, ini merupakan diskusi dari rapat tim untuk buat Perkom, kenapa ada nama wawasan kebangsaan? karena mengacu pada Undang-Undang, dan kemudian BKN dapat mandat untuk melaksanakan TWK,” ucap Bima.
Bima menyampaikan, pihaknya memang mempunyai asesmen TWK tetapi tidak sesuai dengan KPK. Karena itu, pelaksanaan TWK kepada para pegawai KPK memang berbeda dari tes CPNS.
“Karena di KPK sudah senior, yang kami miliki adalah tes untuk CPNS, bagi kami tes ini tidak pas untuk pejabat yang sudah menjabat, ini ada prosesnya sudah saya jelaskan secara detil tadi kenapa sampai pakai instrumen dinas psikologi AD,” ungkap Bima.
“Kami gunakan karena ini satu-satunya alat instrmen yang valid tersedia, kami gunakan the best level of instrumen yang ada,” imbuhnya menandaskan.[jpc]