GELORA.CO - Kebijakan perpajakan yang tengah disusun Kementerian Keuangan di dalam draf revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disoroti DPR secara seksama.
Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, mewanti-wanti Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pasalnya, dia melihat di dalam draf revisi UU KUP itu terdapat rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk sembako.
"Hati-hati Menteri Keuangan harus memastikan kebijkaan perpajakan harus berkeadilan bagi rakyat,” ucap Kamrussamad dalam rapat kerja bersama Komisi XI dengan Kemenkeu, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6).
Politisi Partai Gerindra ini menyinggung Sri Mulyani soal keberpihakannya, dengan menyebutkan kebijakan Kemenkeu bulan lalu yang mengenai pembebasan pajak barang mewah atas kendaraan mobil (PPNbM) di bawah harga Rp 200 juta.
"Minggu ini mau kenakan pajak sembako, Ini mencederai rasa keadilan Rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, di berbagai negara banyak penguasa tumbang akibat sistem Perpajakan yang mencekik rakyat, seperti yang terjadi di India, Perancis hingga Amerika Serikat.
Ia menceritakan kejadian di Perancis pada periode 1774 hingga 1792. Kaisar Perancis, Louis XVI, kata Kamrussamad telah keterlaluan dalam memungut pajak. Sementara peruntukan pajak tidak efisien dan tidak adil.
"Menkeunya Colbert, ugal-ugalan nguber pajak rakyat. Itulah salah satu peyebab Revolusi Perancis. Louis XVI dan Marie Antoinette akhirnya dihukum mati dengan Guillotine 1793," katanya.
Contoh lain yang ia paparkan adalah kejadian di Amerika, pada awal dari revolusi kemerdekaan negri Paman Sam. Rakyat di Boston saat itu melemparkan teh ke pelabuhan di Boston, sebagai protes terhadap pajak teh oleh Inggris.
"No taxation without representation. Sementara di India, kenaikan pajak dan monopoli garam yang dilakukan Inggris membuat Mahatma Gandhi menggalang kekuatan. Bersama jutaan rakyat India, Gandhi menggelar aksi long march yang dikenal sebagai gerakan Satyagraha,” urai Kamrussamad.
“Gerakan protes damai itu diikuti jutaan orang, awal dari kemerdekaan India,” tandasnya. (*)