Bela KPK Era Firli Tak Banyak OTT, Fahri Hamzah Dinilai Salah Kaprah

Bela KPK Era Firli Tak Banyak OTT, Fahri Hamzah Dinilai Salah Kaprah

Gelora Media
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO -  Mantan pimpinan DPR RI, Fahri Hamzah, menilai KPK era Firli Bahuri tidak akan banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) tapi lebih berorientasi kepada audit. 

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengatakan dengan OTT ataupun audit, tidak ada aksi pemberantasan korupsi hebat oleh KPK era Firli.

"Selama kepemimpinan Pak Firli juga tidak ada yang menonjol dan yang hebat, baik dari dua sisi, yang OTT maupun yang dikatakan Pak Fahri tentang mengintip audit. Karena tidak ada kasus yang diungkap dengan cara melakukan audit atau permintaan audit kepada BPK juga tidak ada, jadi tidak ada dua-duanya," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, kepada wartawan, Sabtu (12/6/2021) malam.

Boyamin meminta Fahri untuk tidak membandingkan cara OTT ataupun audit. Dia lantas mengatakan KPK di era kepemimpinan sebelumnya pun bisa mengungkap kasus hebat melalui cara audit seperti kasus e-KTP, Century, dan BLBI.

"Saya minta tidak dibenturkan antara OTT dengan atau tidak dengan audit, karena KPK saat ini juga sudah hebat dengan melakukan audit, yaitu misal kasus E-KTP maupun kasus Century dan BLBI, tapi sudah banyak dan hebat," ujarnya.

Boyamin menegaskan tidak ada kasus hebat yang diungkap KPK kepemimpinan Firli saat ini. Menurutnya dua kasus suap ekspor benur dan korupsi bansos yang melibatkan dua menteri itu pun hasil dari penyidik KPK yang terus mengejar kasus tersebut.

"Tapi selama Pak Firli tidak ada, kemudian pada posisi OTT saja yang terkait Harun Masiku juga sampai sekarang tidak mampu menangkap jadi tidak ada prestasi yang menonjol," ujarnya.

"Kalaupun ada OTT dua menteri (soal) ekspor benur dan bansos. Itu karena ada kejengahan dari pimpinan KPK yang laen karena tidak ada produksi yang menonjol. Jadi nggak ada sisi yang hebat dari Pak Firli. OTT dua menteri itu saya mengatakan kalau Pak Firli tidak tau apa-apa," imbuh Boyamin.

Pusako Anggap Fahri Salah Kaprah soal KPK
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, juga merespons pernyataan Fahri Hamzah. Feri menilai Fahri Hamzah salah kaprah.

"Pernyataan Pak Fahri Hamzah itu menunjukkan Pak Fahri tidak paham tugas dan kewenangan dalam proses penyelenggaraan negara, tugas melakukan audit itu kan tugas BPK sehingga kalau mengatakan KPK akan berkonsentrasi dalam proses auditing ya salah kaprah," kata Feri.

Feri mengatakan bisa saja KPK kerja berdasarkan audit. Tapi menurutnya, selain audit, ada cara lain yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi.

"Karena tugas KPK baca saja UU KPK, tugasnya tidak hanya sekadar auditing tapi melakukan pemberantasan korupsi, bisa saja dalam upaya pemberantasan korupsi itu dalam auditing tapi bukan semata-mata fokus ke sana," ujanya.

"(Audit) tidak hanya jadi patokan (KPK bekerja). Itu salah satu saja. Menjadikan (audit) satu-satunya cara menunjukkan Fahri tidak tahu cara hukum bekerja," lanjut Feri.

Feri menilai Fahri hanya mencari pembenaran atas kerja KPK era Firli Bahuri kini yang minim OTT.

"Ini bagi saya salah kaprah, alasan pembenaran yang dicari-cari untuk melindungi orang yang disenangi para politisi," ujarnya.

buruknya kinerja KPK di era kepemimpinan Firli. Pukat UGM juga menyinggung soal revisi UU KPK.

"Menurut saya pernyataan itu sekadar menutupi dampak negatif dari Revisi UU KPK dan juga buruknya kinerja Firli Bahuri.
Saat ini KPK menjadi mandul, kinerjanya buruk itu adalah dampak langsung dari adanya revisi UU KPK dan juga kepemimpinan Firli Bahuri," kata Pukat UGM, Zaenur Rohman.

Zaenur mengatakan kinerja KPK di era Firli ini memang menurun drastis. Baik jumlah OTT ataupun kualitas penanganan perkara strategis yang ditangani Firli dkk.

"Nah kinerja KPK yang menurun itu baik dari sisi jumlah tidak lagi ada OTT yang signifikan maupun kualitas perkara yang ditangani KPK itu menurun jauh, tidak ada perkara strategis yang merugikan negara," ujarnya.

Dia menilai KPK akan sulit mengungkap kasus jika hanya bekerja berdasarkan audit. Jusru menurutnya, KPK moncer mendapatkan kasus besar karena adanya penyadapan.

"Menolak OTT sebagai metode penindakan tidak cukup beralasan, Kenapa? Karena menurut saya kasus suap itu sangat sulit untuk bisa diungkap kecuali dengan penyadapan yang kemudian ditindaklanjuti oleh OTT," ujar Zaenur.

Zaenur mengatakan hal itu terbukti karena OTT yang dilakukan selama ini melibatkan pejabat tinggi pemerintahan dan politisi. Untuk itu lah dia mengatakan perlunya OTT, sehingga KPK tidak kerja hanya atas dasar audit.

"Ini terbukti misalnya di kejaksaan dan di kepolisian hampir tidak ada kasus suap yang diproses yang melibatkan misalnya pejabat tinggi negara seperti menteri anggota DPR atau pejabat penting lainnya," ujarnya.

Apalagi, kata Zaenur, kasus suap itu sulit diungkap sebab pemberi dan penerima sama-sama menutupi tindakannya terutama yang melibatkan politikus. Oleh karena itulah dia tidak heran jika ada politikus yang menentang KPK melakukan OTT.

"Kenapa OTT penting untuk mengungkap kasus suap, karena itu sulit karena pemberi dan penerima sama sama menutupi dan keduanya sama-sama ingin selamat sedangkan kasus suap ini lah yang paling banyak menjerat politisi dan birokrat," ujarnya.

ICW Sebut Fahri Hamzah Halusinasi
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai pernyataan Fahri Hamzah hanya sekadar halusinasi. Sebab, KPK di bawa kepemimpinan Firli menurutnya belum menghasilkan prestasi sama sekali.

"ICW menilai pendapat yang dilontarkan oleh Fahri Hamzah tak lebih hanya sekadar halusinasi semata. Betapa tidak, KPK di bawah komando Firli Bahuri praktis belum menunjukkan prestasi sama sekali," kata Kurnia.

"Yang terlihat justru panen kontroversi. Mulai dari jumlah penindakan yang anjlok, kebocoran informasi, rangkaian pelanggaran etik, melindungi politisi-politisi, sampai pemecatan paksa 75 pegawai KPK," lanjutnya.

Kurnia mengatakan pihaknya tidak heran dengan pernyataan Fahri. Menurutnya, Fahri memang tidak pernah berupaya untuk memperkuat KPK.

"Bahkan, KPK saat ini bukan lagi sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik. Dalam catatan ICW, setidaknya ada delapan lembaga survei yang mengonfirmasi hal tersebut. Namun, ICW tidak lagi kaget mendengar pernyataan itu dari Fahri Hamzah, sebab, sedari awal yang bersangkutan memang enggan untuk memperkuat KPK," ujarnya.

Fahri Banggakan KPK Era Firli

Sebelumnya, Fahri Hamzah melihat KPK era Firli Bahuri tidak akan banyak melakukan OTT. Fahri menyebut KPK bakal lebih berorientasi kepada audit.

"Kalau kita penginnya sensasi lagi, tangkap sana, tangkap sini, kemungkinan sudah nggak banyak lagi, nggak banyak lagi, karena orientasinya dari ngintip ke audit. Sebenarnya itu yang benar," kata Fahri, Jumat (11/6).

Fahri mengkritik kinerja KPK yang disebutnya selama ini mengintip amplop ketimbang melihat audit. Menurutnya, audit merupakan alat yang tepat untuk menemukan adanya indikasi korupsi.

"Kalau mau memberantas korupsi jangan ngintip amplop, amplop kecil, Bos. Intip audit. Audit itulah alat untuk menemukan korupsi yang benar, karena auditor negara ini sensitif dengan penyimpangan. Ibarat pipa (ada) lubang dikit tahu. Auditor kita kelas dunia lho, dia audit PBB lho," ujar Fahri.

"Ini yang namanya BPK jangankan diajak kerja sama sama KPK, malah dimusuhin. Sampai sekarang tuh, BPK masih tunggu sinyal apakah kita bisa kerja sama atau nggak," tambahnya.(dtk)
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita