OLEH: ILHAM BINTANG
DUA berita bertentangan tapi diduga dari satu "habitat" ramai dibahas netizen akhir pekan ini.
Ini berita yang pertama.
“Elemen masyarakat yang mengatasnamakan Komunitas Jokowi-Prabowo (Jokpro) 2024 akan menggelar pembentukan Sekretariat Nasional Jokpro 2024 untuk mendukung pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. ( CNN Indonesia, Jumat 18/6/2021).
Dan, ini berita kedua, yang merespons itu.
“Relawan Joko Widodo (Jokowi) menyatakan tidak mengenal dengan relawan Jokowi-Prabowo Subianto atau JokPro 2024. Wacana yang didorong JokPro 2024 pun dinilai berbahaya dan ahistoris.
Ketua Umum JoMan Immanuel Ebenezer atau Noel menyebut relawan JokPro 2024 bukan bagian dari relawan Jokowi. Noel mengatakan Joman menolak wacana jabatan 3 periode.
"Nggak, bukan bagian dari kita. Kedua, ini kan relawan baru yang berkaitan dengan isu 3 periode. Soal ini, presiden menolak. Kita juga menolak, apa lagi saya yang punya latar belakang aktivis '98 menolak gagasan 3 periode," kata Noel kepada wartawan (Detik, Sabtu 19/6/21).
Pak Jokowi memang sudah dua kali mementahkan wacana presiden tiga priode itu. Paling mutakhir, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman merespons sama.
Ia mengatakan Jokowi tegak lurus mengikuti konstitusi UUD 1945. Sesuai pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 yang menyebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.
"Presiden Joko Widodo tegak lurus pada Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam keterangannya. (Kumparan, Sabtu 19/6).
Mana yang bisa dipercaya? Sesuai dengan prinsip kerja jurnalistik, wartawan bisa berpegang pada pernyataan Fadjroel. Itu adalah updating pernyataan dari Relawan Jokowi sebelumnya. Kebetulan pula ia punya otoritas memberi pernyataan atasnama Jokowi.
Tapi apakah begitu realitasnya kelak pada Pilpres tahun 2024? Belum tentu. Tidak ada yang menjamin. Pernyataan Fadjroel tidak mencakup itu. Apalagi Fadjroel tidak ditanya wartawan: bagaimana kalau koalisi partai pendukung Jokowi di parlemen mengamandemen UU 1945, khususnya yang terkait pembatasan presiden?
Jokowi sendiri maupun lewat Fadjroel atau juga Mochtar Ngabalin tidak pernah menegaskan, misalnya, pihaknya akan mencegah amandemen UU 45 berkait dengan masa jabatan Presiden RI.
Berbicara soal jabatan Presiden RI, Jokowi malah punya jejak digital semasa menjabat Gubernur DKI. Masih segar dalam ingatan waktu itu dia mengatakan “mikir aja ndak untuk jadi presiden," katanya. Faktanya, beliau malah meninggalkan kursi Gubernur DKI, ikut kotestasi Pilpres pada 2014. Ia pun berhasil terpilih sebagai orang nomer satu di Indonesia, dan bahkan sudah menjabat priode kedua (2019-2024).
Tunggu. Ulasan ini bukan mau menilai perbedaan kata dan tindakan Pak Jokowi. Yang mau dibahas soal pernyataan politik. Pernyataan politik selalu mempertimbangkan situasi dan dinamika masyarakat saat itu diucapkan.
Tentu saja Jokowi keliru jika menyambut gembira wacana presiden periode ketiga saat ini. Pertama, jelas bertentangan dengan konstitusi. Yang kedua, itu sangat tidak etis dikemukakan pada saat masyarakat dihadapkan pada situasi pandemi Covid-19 yang sangat genting di Tanah Air.
Masyarakat akan menilai Jokowi tak punya empati pada penderitaan masyarakat banyak. Biar saja peneliti Mohammad Qodari yang gencar mewacanakan " presiden 3 priode " menerima risiko dituduh sebagai intelektual yang asosial.
Atau sejenis "Qorin" jaman now. Ketiga, Jokowi tentu tidak mau merusak harapan banyak tokoh yang akan maju bertarung di Pilpres nanti. Kebetulan, kebanyakan pula adalah bawahannya, sekian menteri, pimpinan parpol koalisi, dan gubernur/ kepala daerah.
Pak Harto Juga
Presiden Soeharto saja pernah berkali-kali menyatakan akan lengser keprabon meski konstitusi waktu itu tidak membatasi masa jabatan presiden.
Publik tentu masih ingat Pak Harto menjadi presiden priode keenam karena bujukan Menteri Penerangan Harmoko yang berperan sebagai Qorinnya. Dia yang membujuk Pak Harto agar lanjut lagi. Usulan itu katanya atas permintaan seluruh rakyat Indonesia.
Mei 1998, Pak Harto lengser. Tepatnya dilengserkan, dan masih di awal jabatan periode ke-6 (1998 hingga 2003). Harmoko juga yang menjadi Ketua MPR-RI masa itu yang minta Pak Harto mundur. Dasarnya sama: karena rakyat yang menghendaki.
Begitulah pernyataan politik. Disampaikan berdasar situasi dan dinamika di tengah masyarakat. Kejadian waktu Harmoko minta Pak Harto mundur karena Gedung Parlemen dikepung ribuan mahasiswa, sebagian bahkan menginap di atas atap kura-kura Gedung MPR -RI menuntut Pak Harto turun dari jabatan.
Qorin
Saya tiba-tiba saja teringat kisah Qorin kalau menyebut nama Qodari. Eksistensi Qorin kebetulan jadi tema Kajian Subuh Ustaz DR Jazuli Suryadi, di Tenda Masjid At Tabayyun, Minggu ( 13/6) lalu.
Mengacu kepada literatur Islam, Qorin adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada malaikat dan jin (golongan setan) yang mendampingi setiap manusia. Istilah ini digunakan di dalam Al-Qur'an dan dikatakan bahwa qorin itu mengikuti manusia sejak lahir hingga hayat dikandung badan. Kedua makhluk itu dianggap sebagai "kembaran setiap manusia”.
Menurut keyakinan umat Muslim umumnya, jin qorin ini bertugas mendorong dampingannya untuk berbuat hal yang berlawanan dengan kenyataan yang ada. Dia juga membisikkan rasa was-was, melalaikan salat, berat ketika hendak membaca Al-Quran dan sebagainya. Ia bekerja sekuat tenaga menghalangi dampingannya untuk setia pada amanah dan perduli kepada kesulitan masyarakat.
Untuk mengimbangi adanya pendamping jahat, Allah mengutus malaikat qorin yang selalu membisikkan hal-hal kebenaran dan mengajak membuat kebaikan. Dalam beberapa hadits dikatakan bahwa jin qorin yang mendampingi Nabi Muhammad telah memeluk Islam, sehingga Rasul selalu terjaga dari kesalahan.
Al-Qur'an telah menjelaskan tentang adanya qorin dalam surah Az Zukhruf
“Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah (Al Quran), kami adakan baginya syaitan (yang menyesatkan) maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainy”. (Az Zukhruf 43:36).
Manusia pada hakekatnya memang terdiri atas dua zat yang mendampinginya sepanjang hidup. Ada yang baik dan yang jahat. Dua zat inilah yang akan saling berperang, tarik menarik hingga banyak membuat manusia binasa karena lepas kendali. Dalam konteks wacana presiden tiga periode ini kemungkinan Qorin dalam tubuh Muhammad Qodari lah yang sekarang bergentayangan menggoda banyak pihak termasuk Jokowi.
Dalam bahasa komunikasi politik Qorin ini bisa disetarakan fungsinya dengan “sound bite”.
Sound bite adalah terminologi yang digunakan oleh jurnalis televisi atau reporter radio yang menngangkat potongan pernyataan yang penting (Kaid & Haltz-Bach, 2008).
Menurut Lilleker (2005), sound bite merupakan satu garis kalimat yang diambil dari pidato atau pernyataan yang panjang atau dari seperangkat teks yang dapat digunakan sebagai indikasi dari pesan yang lebih besar.
Media elektronik memiliki keterbatasan dalam hal waktu. Maka, penyampaian berita harus dikemas sesingkat mungkin, dengan hanya mengedepankan potongan-potongan pernyataan atau wawancara dari narasumber, termasuk politisi dalam hal ini.
Potongan-potongan inilah yang biasa disebut ‘bite’ oleh para jurnalis media elektronik, dengan mengangkat atau menggarisbawahi (highlight) pernyataan-pernyataan yang dianggap penting, menohok (punching). Atau emosional yang sebisa mungkin mampu memancing diskusi publik yang panas.
Salah satu kasus sound bite yang menghebohkan dunia terjadi pada J.F Kennedy. Media internasional mengangkat potongan pidatonya di Berlin Jerman yang mengatakan, “Ich bin ein Berliner” (saya adalah orang Berlin). Pesan ‘bite’ ini memberi pengaruh besar bagi Jerman Barat, sebab Amerika melalui Presidennya seolah menunjukkan dukungannya terhadap konflik disintegrasi Jerman pada masa itu. (Henry & Racmah, 2012).
Amir Fadli yang mengidahkan itu dalam artikelnya "Sound Bite, ‘Ranjau’ Komunikasi Para Politisi" beberapa tahun lalu, mengingatkan jurnalis agar berhati-hati menciptakan sound bite. Maunya bekerja ringkas, menyesuaikan dengan durasi yang terbatas, tapi bisa berakibat fatal.
Saya sependapat dengan itu. Seperti halnya sound bite "Presiden 3 Periode" saya juga mau mengingatkan kita harus berhati-hati. Apalagi sistem demokrasi kita hanya mengandalkan suara terbanyak, sementara suara terbanyak itu bisa diciptakan oleh para pendengung, buzzer dan influencer bayaran. Kata lain, bukan suara murni dari rakyat.
Di Indonesia jagonya sound bite kita tahu adalah PDI-P. Seperti "Metal" atau Merah Total yang sangat populer sewaktu kampanye mengusung Megawati pada Pemilu 2004. Juga sound bite "Moncong Putih" untuk membranding logo baru partai berlambang banyen itu.
Sound bite JK: “Lebih cepat lebih baik" juga berhasil. PKS pernah mengeluarkan sound bite yang amat populer di masyarakat yaitu " Ganti Presiden" menjelang Pilpres 2019. Dan, ada banyak lagi. Hati-hati.
(Penulis adalah wartawan senior)