GELORA.CO - Presiden Joko Widodo harus peka dan segera mengambil langkah tegas agar negara tidak terjerumus dalam jurang utang. Salah satunya, dengan mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sudah terbukti tidak kompeten mengelola keuangan negara.
Desakan itu disampaikan Managing Director of Political and Policy Studies (Peps) Anthony Budiawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL mengenai kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa Indonesia berpotensi tidak mampu membayar utang.
“Sangat layak dicopot, karena SMI memang tidak kompeten dalam melaksanakan bidangnya,” tegas Anthony Budiawan sesaat lalu, Kamis (24/6).
Menurutnya, Indoensia sudah banyak dirugikan Sri Mulyani dengan kebijakan menumpuk utangnya. Selain itu, Sri Mulyani juga gagal melakukan terobosan untuk bisa meminimalisasi utang.
“Merugikan keuangan negara. Salah satunya dengan menumpuk SiLPA di luar batas dan membebani keuangan negara puluhan triliun,” tandasnya.
Penumpukan SiLPA atau juga Saldo Anggaran Lebih (SAL) memang menjadi sorotan Anthony Budiawan.
Dia mencatat saldo SiLPA akhir 2020 adalah sebesar Rp 463 triliun. Pada akhir April 2021 jumlahnya bertambah Rp 254 triliun, menjadi Rp 717 triliun.
Dalam hal ini, dia mempertanyakan alasan mengapa uang ini tidak digunakan untuk belanja negara dan menutupi defisit anggaran.
Baginya, praktik pengelolaan Keuangan Negara yang mengakumulasi SiLPA jelas merupakan praktik tidak wajar dan terbukti merugikan keuangan negara akibat pemerintah harus bayar bunga atas utang yang tidak diperlukan
“Padahal hampir cukup membiayai defisit 2021. Mengapa DPR dan BPK membiarkan pengelolaan keuangan negara yang merugikan negara dan rakyat?” tanyanya.(RMOL)