GELORA.CO - Satu per satu kejanggalan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai mekanisme alih status pegawai KPK menjadi ASN mengemuka meski pimpinan KPK menegaskan sesuai dengan aturan.
Kecurigaan muncul salah satunya perihal ruangan yang digunakan untuk TWK.
Seperti apa kisahnya?
Diceritakan oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Suprapdiono pada Jumat, 4 Juni 2021, di Gedung Merah Putih KPK. Sejatinya Giri bersiap menantang Ketua KPK Firli Bahuri untuk berdebat perihal TWK tetapi yang bersangkutan urung hadir.
Lantas Giri membagi kisahnya mengenai TWK. Giri sendiri termasuk dari 75 pegawai KPK yang 'disingkirkan' dari KPK karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai ASN melalui TWK itu. Dari diskusi dengan teman-teman seperjuangannya itu, Giri mengungkap adanya dugaan upaya 'penyingkiran' pegawai KPK melalui TWK.
"Saya tidak bisa berkesimpulan demikian, tapi teman-teman saya, ketika kita diskusi yang disampaikan ke salah satu televisi bahwa ketika pimpinan masuk, ternyata sudah ada list beberapa pegawai yang dianggap berbahaya dan ini disampaikan bukan satu pegawai, beberapa pegawai dan kita konfirmasi dalam acara tersebut," ucap Giri saat itu.
Argumentasi itu didukung Giri dengan peristiwa saat TWK berlangsung. Menurut Giri, ada upaya agar orang-orang yang diduga sudah ditarget untuk tidak lulus TWK.
"Ada perlakuan yang berbeda. Jadi teman-teman kita tanya dari 75 pegawai ini, dari 75 yang menjawab sekitar 47 orang, dari 47 orang yang ditanya menyatakan mereka diwawancara di ruang nomor 2 (sebanyak) 13 orang. Seperempat dari 43 diwawancara orang yang sama, di ruang nomor 1 dan ruang nomor 3. Dari penyusunan ruang sudah menunjukkan bahwa orang yang lulus hanya di ruang tertentu, padahal ruangannya ada 30 ruangan," ucap Giri.
Rerata lamanya proses wawancara disebut Giri berbeda-beda, yaitu dari 10 menit hingga 2 jam. Giri sendiri diwawancarai selama 2 jam.
Ruang Wawancara Nomor Dua
Tentang ruang nomor 2 untuk wawancara TWK itu, Giri menyebut nama-nama beken pegawai KPK diarahkan ke sana. Sebutlah Novel Baswedan dan Sujanarko.
"Dan Pak Koko (Sujanarko), Novel, saya, kasatgas-kasatgas tuh rata-rata diwawancara di ruang nomor 2. Kalau ini tes yang misalnya sama, saya pikir perlakuannya sama. Walaupun secara tertulis sama, tetapi interview dan background cek saya pikir di laporan berbeda," ucap Giri.
"Jadi kami menduga kuat bahwa orang-orang ini memang sudah ditarget dari awal. Bayangkan Pak Sujanarko yang tinggal pensiun seminggu pun dinyatakan merah tidak bisa dibina, bayangkan keluarganya akan seperti apa. Orang-orang seperti saya mengajar korupsi selama 16 tahun, dicap dilabeli tidak bisa dibina, teroris aja bisa dibina," imbuh Giri menggugat.
Firli Bahuri Tepis soal Incar 75 Pegawai
Pada Kamis, 3 Juni 2021, Firli Bahuri selaku Ketua KPK menyambangi kompleks DPR/MPR di Senayan untuk kepentingan rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR. Selepas rapat, Firli sempat berbicara mengenai polemik TWK KPK.
"Begini, tentu saya kira 75 itu dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti proses peralihan pegawai KPI menjadi ASN. Secara statistik, saya kira rekan-rekan sudah sangat paham, 75 itu adalah 5,4 persen dari 1.351," kata Firli.
Firli mengatakan KPK tidak akan terpengaruh dan tidak akan tergantung pada kinerja orang per orang. Menurutnya KPK bekerja sesuai dengan sistem dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
"Beberapa kali kesempatan saya sampaikan bahwa mekanisme kerja KPK itu tidak tergantung pada orang per orang. Kita bekerja sesuai dengan sistem, kita bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang," ucapnya.
Dia menegaskan, siapa pun yang ada di KPK memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi. Menurutnya, semangat itu tetap ada sampai hari ini meski tanpa 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK.
"Siapa pun yang ada di KPK, sama semangatnya, sama komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi dan sampai hari ini saya yakin kita masih punya semangat itu," tuturnya.
Selain itu, Firli membantah tudingan bahwa dia sengaja menargetkan 75 pegawai KPK agar tidak lulus TWK. Firli menegaskan tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan tidak lulusnya 75 pegawai KPK tersebut.
Firli mengaku heran atas adanya tudingan dirinya sengaja tidak meluluskan ke-75 pegawai KPK. Dia menegaskan tidak ada kepentingan untuk itu.
"Apa kepentingan saya membuat list orang?" tanya balik Firli kepada wartawan.(dtk)