GELORA.CO - Kasus penjualan vaksin Covid-19 ilegal oleh dua dokter aparatur sipil negara (ASN) dari Dinas Kesehatan Sumatera Utara yang diduga meraup untung hingga Rp 238 juta menunjukkan pengawasan distribusi vaksin oleh Kementerian Kesehatan lemah.
“Mestinya pendistribusian vaksin harus ada pengawasan. Apakah mereka sudah memberikan vaksin itu kepada masyarakat secara benar atau tidak? Bukan hanya pada tahap penyerahan kepada instansi dan berhenti di situ,” tegas anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay lewat keterangan tertulisnya, Minggu (23/5).
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menambahkan, Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan Covid-19 harus melakukan pengecekan dan perlu memberi perhatian khusus.
Sebab ia menduga, kasus tersebut terjadi karena pengawasan pemerintah hanya dilakukan ke taraf kepala daerah tanpa memastikan hingga kepada penerima vaksin, yakni masyarakat.
"Mestinya jangan hanya percaya saja akan dikerjakan seperti itu. Tetap harus ada pengawasannya,” tegasnya lagi.
Menurutnya, adanya kejadian ini harus segera dievaluasi dan memperketat pengawasan distribusi vaksin ke seluruh daerah.
“Kasus tersebut kebetulan ketahuan di Medan. Jangan sampai kejadian serupa juga ternyata terjadi di daerah lain. Pengawasan program vaksinasi nasional ini sangat penting diawasi," tandasnya.(RMOL)