GELORA.CO - Perayaan Lebaran Idul Fitri tahun 2021, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan. Diantaranya larangan mudik, hingga penutupan tempat pemakaman umum bagi para peziarah.
Kebijakan itu ditelurkan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pandemi Covid-19.
Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, M. Nabil Haroen mengatakan, dia setuju dengan pelarangn mudik, tapi untuk larangan ziarah masih bisa diperdebatkan.
Jelas Gus Nabil sapaan akrabnya, pemerintah seharusnya memberikan kebijakan yang tidak menyakiti hati rakyat, lantaran membuka tempat wisata, namun menutup ritual rutin masyarakat jelang Lebaran, yakni menutup TPU untuk peziarah.
"Saya kira pemerintah daerah maupun pusat harus bisa mengambil kebijakan yang bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan saya juga ingin berpesan jangan sampai pemerintah ini lelah belajar dan jangan kemudian mengambil keputusan yang menyakiti hati rakyat, khususnya terhadap rakyat yang sudah betul-betul patuh terhadap pemerintah protokol kesehatan," kata Gus Nabil dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung bertema "Larangan Mudik dan Lonjakan Covid-19" yang diselanggaran Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (20/5).
Gus Nabil mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus bergerak seirama dalam membuat kebijakan untuk masyarakat.
"Saya ingin memberikan contoh bagaimana ketika tempat wisata dibuka namun TPU ditutup, ini menyedihkan. Kalau memang ditutup, ditutup semua biar adil. Kalau buka, buka semua. Buka semua itupun kita fasilitasi, kalau misalnya kita bicara ke TPI, mana ada sih orang lama-lama di makam, kalau ibaratnya orang mau baca doa, baca tahlil, paling lama setengah jam," katanya.
"Sementara di tempat wisata, bisa berjam-jam di sana," imbuh Gus Nabil menambahkan.
Menurutnya, pariwisata dibuka sementara pemakaman ditutup merupakan kebijakan yang menimbulkan kontroversi dan yang bisa menyakiti hati rakyat.
"Kebijakan itu menyakiti hati rakyat," demikian Gus Nabil. (RMOL)