GELORA.CO - Polemik alih status pegawai KPK sebagai ASN membuat para tokoh yang pernah memimpin lembaga antikorupsi itu bermunculan.
Para mantan Pimpinan KPK itu segera menyatakan sikap tentang polemik yang membuat 75 pegawai KPK termasuk Novel Baswedan itu tidak jelas nasibnya kini.
"Pada hari ini, setidaknya delapan Pimpinan KPK periode lalu akan mengambil sikap ihwal pemberhentian paksa 75 pegawai," ucap peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (17/5/2021).
Mereka menyoroti tentang tes wawasan kebangsaan atau TWK yang menjadi pangkal persoalan polemik itu. TWK itu disebut bertentangan dengan hukum.
"Faktanya, selain bertentangan dengan hukum, melanggar etika publik, TWK yang digagas oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, juga ditolak oleh banyak pihak. Semestinya Pimpinan KPK periode ini malu karena selalu membuat gaduh akibat melahirkan kebijakan-kebijakan kontroversi yang tidak berdasar hukum," imbuhnya.
Setidaknya, menurut Kurnia, ada 8 mantan Pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Busyro Muqoddas, M Jasin, Saut Situmorang, Laode M Syarif, Adnan Pandu Praja, Bambang Widjojanto, dan Agus Rahardjo. Pernyataan sikap mereka akan disiarkan melalui kanal YouTube Sahabat ICW pada pukul 13.00 WIB nanti.
Di sisi lain sebelumnya KPK angkat bicara soal penyidik senior KPK Novel Baswedan bersama 74 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan. KPK menyebut mereka bukan dinonaktifkan, melainkan diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan salinan SK tentang hasil asesmen TWK sudah diserahkan kepada atasan 75 pegawai yang dinyatakan tidak lulus. Novel dkk pun diminta menyerahkan tugas kepada atasannya.
"Dalam surat tersebut, pegawai diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung, sampai dengan ada keputusan lebih lanjut," kata Ali kepada wartawan, Selasa (11/5).(dtk)