GELORA.CO - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono merasa dirinya dan 74 pegawai KPK yang dianggap tidak lulus wawasan kebangsaan lebih buruk dari para koruptor.
Sebab 51 orang diantaranya sudah dinyatakan tak bisa lagi bekerja di KPK karena sudah tak mungkin dibina. "Ini kesimpulan yang menurut saya melampaui Tuhan," kata Giri dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (28/5/2021).
Dia membandingkan dengan para narapidana korupsi yang jelas-jelas telah berkhianat kepada rakyat, bangsa, dan negara tapi sebagian dari mereka ada yang masih dibolehkan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Giri juga merujuk Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju, penyidik KPK yang terlibat suap dalam penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021.
Sebelum diputuskan melanggar kode etik, yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri. Tapi 51 pegawai KPK yang dianggap tak lulus wawasan kebangsaan langsung diberhentikan begitu saja. Jangankan diberi waktu untuk membela diri, diberi tahu berapa skor nilainya pun tidak.
Begitu pun terhadap 24 pegawai KPK yang diberi kesempatan untuk mengikuti pembinaan, Giri Suprapdiono menilainya sebagai bentuk penghinaan. Karena sejatinya 75 pegawai KPK itu telah menunjukkan prestasi dan rekam jejak yang sangat baik.
Dia curiga tes wawasan kebangsaan yang dilakukan tak lebih dari rekayasa jahat. Penyingkiran sengaja dilakukan agar pihak-pihak yang punya niat jahat untuk kepentingan pemilu dan pilpres 2024 dapat leluasa menggarong APBN. Sebab menurut alumnus Institute to Social Studies-Erasmus University, Den Hag itu dunia bisnis saat ini sedang ambruk karena pandemi.
"Sumber utamanya adalah APBN yang selama ini diawasi BPK, BPKP, dan KPK gitu kan. Jadi saya takut sekali kalau 75 orang ini dipretelin kemudian mereka dengan leluasa menggarong APBN ini," katanya.
Pemegang Sertifikat Ahli Pembangun Integritas itu menegaskan perlawanan dirinya bersama 74 pegawai lainnya bukan karena mereka takut tak mendapatkan pekerjaan di luar KPK. Selain untuk melawan kesewenang-wenangan dan rekayasa jahat pihak tertentu juga sebagai wujud kecintaan dan kepedulian mereka terhadap masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Sebab mereka selama ini dikenal sebagai lokomotif pemberantasan korupsi yang dikenal sangat independen.
Giri yang pernah bekerja di sebuah badan di bawah naungan PBB percaya dirinya dan para pegawai lain itu akan mudah mendapatkan pekerjaan di tempat lain andai akhirnya perjuangan mereka kandas.(dtk)