GELORA.CO - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik pertanyaan 'bersedia lepas jilbab' dalam tes alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang mencuat ke publik. MUI menyebut hasil tes tersebut seharusnya dibatalkan.
Waketum MUI Anwar Abbas mempertanyakan tes wawasan kebangsaan dari pewawancara dalam tes alih status pegawai KPK. Anwar menilai ada yang salah dalam pemahaman keagamaan dan kebangsaan pewawancara.
"Saya punya kesimpulan sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya bahwa pandangan yang bersangkutan, menurut saya, tentang Pancasila dan konstitusi serta masalah keagamaan dan kebangsaan adalah banyak yang salah dan bermasalah," kata Anwar saat dihubungi, Sabtu (8/5/2021).
Anwar pun menyarankan agar hasil tes terhadap pegawai KPK tersebut dibatalkan. Sebab, menurutnya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam tes itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
"Oleh karena itu, agar negeri ini tidak gaduh, saya meminta supaya hasil tes terhadap semua pegawai tersebut dibatalkan, karena bagaimana kita akan bisa menerima dan mempercayai hasil sebuah tes terhadap warga bangsa untuk menjadi atau berubah status kepada ASN sementara pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan dan standard yang dipakai untuk menilai jawaban dari yang dites tentang benar dan salahnya jawaban yang diberikan oleh peserta tes sepertinya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945," ujarnya.
Anwar menyebut munculnya pertanyaan 'bersedia lepas jilbab' mencerminkan sikap aparatur negara yang tidak Pancasilais. Dia menilai ada sikap yang cenderung justru memusuhi agama.
"Hal ini menurut saya mencerminkan bagaimana buruknya budaya aparatur negara kita, di mana terkesan sikap dan pandangan serta budaya dan mentality mereka tidak mencerminkan bahwa diri-diri mereka adalah insan-insan yang Pancasilais," ucap Anwar.
"Dalam bahasa yang lebih lugas, saya ingin mengatakan bahwa di mulut mereka, mereka menyatakan dirinya sebagai manusia yang Pancasilais, tapi ternyata dalam sikap dan pandangan serta tindakannya lebih mencerminkan falsafah liberalisme sekulerisme bahkan dalam hal-hal tertentu berbau neokomunisme yang sangat memusuhi agama," tambahnya.(dtk)