GELORA.CO - Hubungan Amerika Serikat (AS) dengan Israel selama ini begitu erat dan jalinan dukungan China terhadap Palestina masih konsisten.
Mengapa hal tersebut bisa terjadi di percaturan politik dunia?
Guru Besar Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana, mengatakan konflik Israel dan Palestina sangat kompleks.
Hikmahanto menilai sikap tiap negara terhadap konflik Palestina dan Israel berbeda berdasarkan orientasi politik masing-masing.
"Pertama harus dilihat bahwa masalah terkait konflik Palestina dan Israel itu kompleks, multidimensi dan terkait orientasi ideologi dan politik. Kedua konflik ini bisa dibawa ke level internasional bahkan di dalam negeri suatu negara karena orientasi politik dari pihak yang menyuarakan," kata Hikmahanto, Rabu (19/5/2021) malam.
Hikmahanto kemudian menjelaskan bagaimana AS bisa melindungi Israel. Dia menyebut pemerintah AS selama ini menganggap Israel merupakan korban dari serangan kelompok Hamas, meski ada suara berbeda dari sebagian publik AS.
"Nah, kalau pemerintah AS mendukung Israel itu karena dia anggap negara Israel adalah korban dari serangan yang indiskriminatif dari Hamas. Oleh karenanya pemerintah AS membolehkan Israel melakukan serangan yang bersifat pre-emptive alias menyerang dulu sebelum mendapat serangan," ujarnya.
"Bahkan pejabat AS sulit berkelit dari tekanan lobi Yahudi yang minta agar Israel dilindungi. Sehingga meski Joe Biden dari Demokrat yang mendukung HAM akan menyalahkan Hamas yang melakukan serangan ke Israel.
Tapi rakyat AS ada yang memandang Israel menindas rakyat Palestina karena korban serangan Israel adalah orang yang tidak berdosa terutama perempuan dan anak-anak," sambungnya.
Lalu mengapa China begitu mesra mendukung Palestina? Hikmahanto menyebut dukungan kepada Palestina karena posisi berseteru dengan AS dan agar mendapat simpatik negara Muslim.
"Kalau posisi China berbeda karena dua hal. Pertama, China memang saat ini sedang berseteru dengan AS. Kedua kemungkinan China ingin mendapat dukungan dari negara-negara Muslim. Sehingga dalam penanganan isu Uighur akan bisa memperoleh dukungan paling tidak, tidak akan diramaikan," ucapnya.
Hikmahanto turut memberi masukan kepada masyarakat Indonesia agar percaya pada pemerintah dalam menyikapi konflik Israel dan Palestina. Indonesia, kata Hikmahanto, sejauh ini mengupayakan agar Palestina dan Israel melakukan gencatan senjata.
"Nah pesan untuk publik di Indonesia, jangan sampai konflik Palestina-Israel dilihat secara sederhana. Harus bisa mempercayakan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Saat ini pemerintah melalui Ibu Menlu kan sedang berupaya agar ada gencatan senjata. Ini penting sehingga orang-orang sipil tidak berdosa tidak akan menjadi korban," sebutnya.
Jika kekerasan sudah mereda, menurut Hikmahanto negosiasi damai agar Palestina merdeka bisa dimulai kembali. Terutama karena saat ini AS dipimpin oleh Joe Biden yang pernah menjadi wapres Barrack Obama, Obama punya kebijakan 2 states solution.
Oleh karenanya demi kemanusiaan kekerasan harus dihentikan tanpa mengedepankan orientasi politik, ideologi agama atau apapun. Karena yang namanya nyawa manusia itu sangat berharga dan harus dihormati hak hidupnya," ujarnya.
Sebagai informasi, saling serang antara Israel dan Palestina telah terjadi lebih dari sepekan. Pejabat medis Palestina mengatakan 219 orang telah tewas dalam 10 hari pemboman udara. Serangan itu juga menghancurkan jalan, bangunan dan infrastruktur lainnya, dan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah mengerikan di Gaza.
Sementara, otoritas Israel menyebut ada 12 orang korban tewas di Israel. Ke-12 orang itu tewas akibat serangan roket berulang kali dari Hamas yang telah menyebabkan kepanikan dan membuat orang-orang bergegas ke tempat penampungan.
Konflik tersebut memicu reaksi dari sejumlah negara, termasuk AS dan China. AS dengan tegas mendukung Israel. Hal itu ditunjukkan dengan penggunaan hak veto AS dalam Dewan Keamanan PBB ketika hendak mengambil keputusan bersama terkait konflik Israel Palestina. Hasilnya, tak ada keputusan apapun dari DK PBB.
Sementara itu, China menuduh pemerintah Amerika Serikat "mengabaikan penderitaan" umat Islam, setelah Washington sempat memblokir rencana pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas konflik antara Israel dan Palestina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan bahwa AS secara sepihak menghalangi Dewan Keamanan untuk berbicara tentang krisis di Gaza, "berdiri di sisi berlawanan dari komunitas internasional".
"Apa yang kami rasakan adalah bahwa AS terus mengatakan bahwa mereka peduli dengan HAM Muslim ... tetapi mengabaikan penderitaan rakyat Palestina," kata Hua.(dtk)