GELORA.CO - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait konflik Israel-Palestina.
Lantas apa maksud sebenarnya surat dari pimpinan Hamas tersebut?
Guru Besar Bidang Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Hikmahanto Juwana awalnya mengungkap surat tersebut dari latar belakang dua faksi yang ada di Palestina yakni Hamas dan Fatah.
Menurutnya Hamas dan Fatah memiliki orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yang berbeda.
"Pertama yang perlu dipahami adalah di Palestina ada dua faksi yang saling bersaing dalam orientasi politik dan cara memperoleh kemerdekaan yaitu Hamas dan Fatah.
Hamas dominan dan mengusai Gaza sementara Fatah dominan dan menguasai Tepi Barat (West Bank).
Ini dua lokasi yang berbeda dan dipisahkan oleh wilayah yang dikuasai oleh Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi, Kamis (20/5/2021).
Hikmahanto menyebut insiden yang terjadi di Yerusalem Timur merupakan daerah yang dikuasai oleh faksi Fatah sedangkan faksi Hamas menguasai wilayah jalur Gaza yang sempat dihujani roket oleh Israel. Sementara itu, kata dia Presiden Palestina Mahmoud Abbas berasal dari Fatah.
"Kejadian di Yerusalem Timur kemarin ada di daerah yang dikuasai oleh Fatah. Sementara peluncuran roket ke Israel dari Gaza. Saat ini Presiden Palestina Mahmoud Abbas atas hasil Pemilu berasal dari Fatah," ucapnya.
Kemudian Hikmahanto menjelaskan kedua faksi di Palestina tersebut juga menjadi penyebab pecahnya suara negara-negara di Timur Tengah dalam menentukan sikap terkait konflik antara Israel dan Palestina.
"Ini yang mengakibatkan negara-negara di Timur Tengah tidak bulat dalam pengambilan keputusan di OKI. Iran mendukung Hamas sementara negara-negara mayoritas Arab mendukung Fatah. Nah Iran dan kebanyakan Negara Arab punya pandangan politik yang bertentangan," jelasnya.
Lantas apa hubungan fakta tersebut dengan surat yang dikirimkan oleh Hamas kepada Jokowi? Hikmahanto, berpendapat surat itu bisa bermakna agar Indonesia mengambil sikap mendukung salah satu faksi. Karena itulah, Hikmahanto mewanti-wanti agar Indonesia bijak menanggapi surat tersebut.
"Di sini Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Islam sedang ditarik-tarik untuk berada di belakang salah satu faksi yang ada di Palestina, bahkan mungkin kelompok negara-negara yang ada dalam OKI," ungkapnya.
"Artinya jangan sampai Indonesia ikut dalam perpolitikan dalam negeri Palestina. Indonesia tentu mendukung rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, bukan untuk mendukung salah satu faksi dalam perpolitikan dalam sistem ketatanegaraan Palestina. Oleh karenanya kalau Hamas meminta dukungan Presiden Jokowi maka perlu disikapi dengan bijak," lanjut Hikmahanto.
Hikmahanto lantas memberi masukan agar Indonesia cukup menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif terkait surat tersebut. Fokus Indonesia, kata dia, bukan mendukung kekerasan, melainkan mendorong negara-negara di dunia khususnya Amerika Serikat agar Israel dan Palestina melakukan gencatan senjata.
"Ingat Indonesia harus konsisten menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita sangat berpihak agar rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya. Prioritas perhatian Indonesia saat ini adalah gencatan senjata dari semua pihak, bukan dukung-mendukung terkait penggunaan kekerasan.
Bagi Indonesia seharusnya sisi kemanusiaan yang harus dikedepankan, terutama rakyat sipil dan lebih khusus perempuan dan anak-anak. Sebagai mediator yang baik maka Indonesia harus bisa meyakinkan banyak negara terutama AS atas seruan gencatan senjata," sebutnya.
Seperti diketahui, Ismail Haniyeh berkirim surat ke Presiden Jokowi. Haniyeh meminta Jokowi untuk memobilisasi dukungan negara Islam dan internasional terhadap Palestina.
Dilansir dari Anadolu Agency, Kamis (20/5/2021), surat itu disampaikan ke Jokowi pada Selasa (18/5) lalu. Dalam suratnya, militan Palestina itu menuliskan perihal agresi Israel ke Palestina yang terus meningkat.
"Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza," kata Haniyeh dalam suratnya.
Haniyeh juga meminta Jokowi untuk menyerukan diakhirinya kekerasan di Yerusalem dan penduduknya. Termasuk soal pengusiran paksa dan diskriminasi rasial terhadap warga Palestina.
"Termasuk skema Yudaisasi, permukiman, pengusiran paksa dan diskriminasi rasial, dan mencabut semua keputusan yang menargetkan pintu gerbang dan lingkungannya, terutama lingkungan Sheikh Jarrah," lanjutnya.(dtk)