GELORA.CO - Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa penunjukkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) merupakan sebuah jebakan.
Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio Megawati Soekarnoputri ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Menurut Rocky, negara tidak memiliki standar untuk mengoperasikan sebuah lembaga riset.
Hal tersebut diungkapkan melalui video yang diunggah oleh akun Youtube Rocky Gerung Official berjudul 'NEGARA MAKIN NGACO! WARGA NEGARA SENDIRI KOK DICURIGAI', Selasa (4/5/2021).
"Intinya adalah negara nggak ada standar untuk mengoperasikan sebuah lembaga riset. Karena begitu ibu Mega disebutkan, semua orang bertanya-tanya," ujarnya, dikutip Beritahits.id.
Rocky menyebut hal ini bisa membuat masyarakat bertanya-tanya kapasitas Megawati saat menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Sekali lagi, kita nggak ingin ibu Mega membuka rapat hanya dengan teriakan 'Merdeka' kan nggak boleh begitu," lanjutnya.
Kemudian, Rocky mengungkapkan bahwa Megawati menjadi korban jebakan yang berpengaruh pada reputasinya.
"Saya ingin menghormati bu Mega, supaya beliau tidak lagi dijebak dalam hal-hal yang nanti membuat reputasi beliau akan diingat sebagai seseorang yang gagal untuk mengarahkan sebuah lembaga riset," jelasnya.
Lebih lanjut, Rocky menilai bahwa banyak orang yang ingin menjebak Megawati dengan menjadikan ia sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Iya saya menilai banyak orang yang ingin menjebak Bu Mega. Seolah-olah hanya dengan itu kita menghormati Bu Mega," ungkapnya.
Rocky juga merasa heran lantaran Megawati sudah menjadi ketua partai namun tetap ditempatkan di lembaga riset.
"Bu Mega sudah jadi ketua partai, lalu buat apa ditempatkan di lembaga yang dia sebetulnya dia nggak paham," katanya.
Perlu diketahui, Sebelumnya, BRIN ditetapkan berada di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi setelah Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) kembali dileburkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik atas keputusan Jokowi tersebut.
"Dengan menempatkan BRIN guna mendorong kemajuan Indonesia, maka ketentuan peraturan-perundang-undangan yang menempatkan Ketua Dewan Pengarah BPIP ex officio sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, merupakan keputusan tepat," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/4/2021).[sc]