GELORA.CO - Kedaulatan rakyat, kekuasaan hukum, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tak kunjung terwujud karena pemerintahan tidak berjalan di tangan kedaulatan rakyat. Melainkan telah bertahun-tahun dikendalikan oleh oligarki.
Begitu kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat menjadi pembicara kunci di acara diskusi virtual bertajuk "Demokrasi Dalam Cengkeraman Oligarki. Studi Kasus Kalimantan Selatan" yang diselenggarakan oleh Public Virtue Institute, Minggu (2/5).
Oligarki, kata Usman adalah satu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan pemusatan kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya.
“Dan oligarki bisa berarti, satu politik pertahanan kekayaan material, di antara para aktor yang dibekali kekayaan-kekayaan material luar biasa," ujar Usman seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Keunggulan sumber daya material tersebut, kata Usman, menjadikan bentuk kekuatan ekonomi dan politik yang menentukan arah politik Indonesia.
Menurutnya, oligarki mencengkeram Indonesia karena proses demokrasi yang dimulai 22 tahun lalu jauh panggang daripada api. Artinya, kata Usman, pengaruh oligarki membuat demokrasi Indonesia tidak sesuai harapan.
"Demokrasi politik kita mundur, demokrasi ekonomi kita semakin luntur," pungkasnya. (RMOL)