GELORA.CO - Presiden Jokowi mengakui akurasi data pemerintah saat ini masih rendah, yang berujung ketidaksinkronan seperti penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.
"Perihal akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (27/5/2021).
"Data pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga sering tidak sambung, ini harus diperbaiki dan BPKP harus membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah," ungkap Presiden.
Presiden menilai masih ada kesalahan-kesalahan yang terus berulang dari tahun ke tahun karena tidak mengikuti rekomendasi dari BPKP dan APIP. Misalnya adalah kesenjangan arah pembangunan di lapangan.
"Saya melihat, saya ini di lapangan terus. Ada waduk nggak ada irigasi-nya, irigasi primer, sekunder, tersier, nggak ada. Ada membangun pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ, apa-apaan. Bagaimana pelabuhan bisa digunakan," ucap-nya menegaskan.
Presiden Joko Widodo memerintahkan agar seluruh menteri, kepala lembaga serta daerah tidak menutupi data yang diperlukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
"Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan daerah agar APIP dapat bekerja secara independen dan profesional, berikan akses dan informasi yang akurat jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Dia juga meminta para bawahannya agar serius menindaklanjuti rekomendasi dari BPKP dan APIP, bukan malah dibiarkan berlarut-larut.
"Karena semua rekomendasi harus ditindaklanjuti, jangan berhenti di rekomendasi, tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya," ungkap Presiden.
Namun, Jokowi juga mengingatkan kepada jajaran BPKP dan seluruh APIP bahwa keberadaan mereka adalah membantu mencapai tujuan pembangunan, bukan untuk menakut-nakuti. []