GELORA.CO - Keributan perkara sebutan 'otak sungsang' yang disebutkan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin kepada Busyro Muqoddas berujung panjang.
Partai Gerindra menyarankan sebaiknya Ngabalin dan Busyro meredakan ketegangan.
"Baiknya Pak Ngabalin dan Pak Busyro redakan ketegangan agar dialog yang solutif soal nasib 75 karyawan KPK bisa membawa hasil yang maksimal. Istilah anak Betawi, hati boleh panas tetapi kepala harus tetap adem," kata juru bicara Partai Gerindra, Habiburokhman, kepada wartawan, Sabtu (15/5/2021).
Habiburokhman menilai Ngabalin terlalu keras dalam melempar kritik, bahkan dengan sebutan yang kurang etis. Sedangkan Busyro, menurut dia, perlu meluruskan pernyataannya yang menyebut KPK tamat di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pernyataan Pak Ali Mochtar Ngabalin terlalu keras, bahkan kasar, dengan memakai istilah yang kurang etis. Namun sebaliknya pernyataan Pak Busyro juga perlu diluruskan, KPK sama sekali belum tamat, dan dipastikan Pak Jokowi tidak ingin KPK tamat di era kepemimpinannya," ujar anggota DPR Komisi III ini.
Habiburokhman menyebut nasib 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan belum final. Anggota Komisi III DPR RI itu akan mengusulkan pertemuan antara DPR dan KPK untuk mencari solusi terkait polemik yang terjadi di lembaga antirasuah itu.
"Soal nasib 75 karyawan KPK, menurut kami, belum final, dan masih bisa dicarikan jalan keluar yang elegan. Masih banyak celah dalam peraturan perundang-undangan terkait yang bisa kita manfaatkan agar jangan sampai terjadi pelemahan KPK," ungkap Habiburokhman.
"Pada rapat internal Komisi III tanggal 17 besok saya akan usulkan agar Komisi III bisa mengagendakan pertemuan dengan KPK, lembaga-lembaga terkait, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi konkret soal nasib 75 orang tersebut," tambahnya.
Ali Mochtar Ngabalin sebelumnya menyatakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas berotak sungsang. Muhammadiyah mengkritik Ngabalin yang telah menilai kadernya itu.
"Otak-otak sungsang seperti Busyro Muqoddas ini merugikan persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah dan pendidikan umat yang kuat dan berwibawa, kenapa harus tercemar oleh manusia prejudice seperti ini," tulis Ngabalin lewat akun Instagram bercentang birunya, Kamis (13/5).
Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kemudian mengkritik pernyataan Ngabalin. Menurut Anwar, Ngabalin sebagai 'pihak Istana' telah merusak citra Presiden Jokowi. Tak sampai di sana, Ngabalin menjawab kritik Anwar dengan menyebut Busyro jangan berbicara laiknya pegiat antikorupsi.
"Pak Busyro itu jangan memposisikan diri seperti pegiat LSM antikorupsi di PP Muhammadiyah, Anwar Abbas ya maksudnya itu (mengkritik). Sama seperti Pak Anwar Abbas, kalau mau berpolitik, masuk saja parpol, nggak usah di Muhammadiyah atau MUI. Kasihan, beliau-beliau itu kan orang baik, orang-orang terhormat," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (13/5).(dtk)