GELORA.CO - Mantan Sekretaris Menteri BUMN Muhammad Said Didu menanggapi kabar munculnya doa Qunut pada shalat subuh dalam pertanyaan tes wawasan kebangsaan (TWK).
Diketahui tes TWK tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pegawai dan penyidik KPK, dalam rangka pengubahan status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan munculnya pertanyaan semacam itu, Said Didu tampak kaget dan menanyakan akan dibawa kemana nasib negara Indonesia ini.
"Wadduuhhhhh. Negara ini mau dibawa ke mana ?" kata Said Didu seperti dikutip dari akun Twitter @msaid_didu pada Selasa, 4 Mei 2021.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menyatakan akan segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) dari para pegawai yang akan dialihkan statusnya menjadi ASN dalam waktu dekat ini.
"(Hasil penilaian asesmen TWK) akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," ucap Sekjen KPK, Cahya H Harefa dalam keterangannya.
Baca Juga: Dukung Novel Baswedan dan 70 Pegawai Lain Dipecat dari KPK, Ferdinand: Tak Lolos Uji ASN, Betul Malapetaka
Sementara itu, muncul pula kabar yang mengatakan adanya puluhan pegawai KPK yang tak lulus TWK dan terancam berhenti bekerja di KPK.
Beberapa di antaranya yang dikabarkan tak lulus adalah penyidik senior KPK, Anies Baswedan, Kepala Satuan Tugas (Kasatgas), dan unsur internal.
Kabar itu pun sampai ke telinga Novel dan dibenarkan olehnya bahwa dirinya juga mendengar informasi tersebut.
"Ya benar, saya mendengar info tersebut," kata Novel Baswedan dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa, 4 Mei 2021.
Selan itu, Novel juga mengungkapkan bahwa upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas di KPK memang sudah ada sejak lama dan masih terus dilakukan. Namun, dirinya mengaku akan kaget bila kabar yang beredar tersebut benar-benar terjadi.
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh pimpinan KPK sendiri," ujarnya menjelaskan.***