GELORA.CO - Data terpadu kesejahteraan nasional (DTKN) di Indonesia hingga kini masih buruk. Hal itu berdampak pada penyaluran subsidi dan bantuan sosial dari pemerintah tidak tepat sasaran.
Anggota badan anggaran (Banggar) DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menyampaikan, pihaknya sempat membicarakan masalah data penerima subsidi bersama pemerintah. Dalam pembicaraan tersebut, disimpulkan masih banyak yang perlu dibenahi.
“Secara nasional data terpadu kesejahteraan nasional hari Ini masih compang-camping dan ini problem,” ucap Nasir ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (2/5).
Politisi PKS Ini menyampaikan, tidak akuratnya data masyarakat penerima bantuan pemerintah ini menjadi problem nasional. Pasalnya data terpadu kesejahteraan nasional tersebut banyak bolongnya dan terkesan dibiarkan oleh pemerintah.
Pihaknya menduga ada orang yang bermain dalam data tersebut untuk kepentingannya kelompoknya atau dirinya sendiri.
"Dalam pandangan saya, ada pihak-pihak tertentu ingin agar bajunya compang-camping sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan secara material dengan compang-campingnya data tersebut,” katanya.
Legislator asal Aceh ini pun telah meminta pemerintah membenahi data terpadu tersebut agar penerima bantuan sosial saat ini di daerah bisa tepat sasaran.
"Kemarin itu kalau enggak salah Kemensos minta data dari KPU. Jadi mereka minta sama KPU data-data orang, coba bayangin, kan lucu," tandasnya.(rmol)