GELORA.CO - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan puluhan pegawai KPK yang 'disingkirkan' lewat tes wawasan kebangsaan (TWK) telah menyakiti nurani publik.
Syaikhu mengatakan rakyat juga dilukai dengan adanya korupsi dana bansos yang terjadi saat pandemi virus Corona (COVID-19).
"Hari-hari ini rakyat Indonesia juga saksikan, secara kasatmata, atas nama wawasan kebangsaan dan cinta Indonesia, para pejuang antikorupsi ramai-ramai disingkirkan.
Menyaksikan fakta ini, rasa keadilan rakyat pun semakin terkoyak-koyak, kesadaran nurani publik tersakiti, karena ketika agenda pemberantasan korupsi dilemahkan, di saat yang sama, dana bansos yang seharusnya untuk rakyat yang terdampak pandemi, justru dikorupsi habis-habisan oleh pejabat negara," kata Ahmad Syaikhu dalam acara halalbihalal dan puncak acara HUT ke-19 PKS yang disiarkan di kanal YouTube PKSTV, Minggu (30/5/2021).
Syaikhu mengungkap disingkirkannya puluhan pegawai KPK itu sejatinya memunculkan tanda tanya bagi publik. Publik bisa mempertanyakan apakah integritas dan sikap antikorupsi bukan tergolong pada sikap Pancasilais.
"Publik menjadi bertanya-tanya, apakah integritas dan sikap antikorupsi bukan sikap yang Pancasilais, bukan sikap cinta NKRI? Jadi jangan sampai hanya karena segelintir oknum, yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi, institusi KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, lemah. Jika itu terjadi, maka rakyatlah yang dirugikan," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan sebanyak 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK memiliki rapor merah. Ke-51 orang itu dikatakan tidak bisa dilakukan pembinaan.
"Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor itu sudah warnanya dia bilang udah 'merah', dan dia tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan," kata Alex dalam jumpa pers di BKN, Jakarta, Selasa (25/5).
Sementara itu, 24 pegawai yang tidak lolos akan dilakukan pembinaan. Mereka akan melakukan pembinaan wawasan kebangsaan.
"Dari hasil pemetaan dari asesor dan kemudian kita sepakati bersama, dari 75 itu, dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN," katanya.(dtk)