GELORA.CO - Pencopotan pejabat di PT Pelni usai membuat kepanitiaan acara pengajian Ramadhan karena diangga terdapat unsur radikalisme terus mendapat tentangan dari masyarakat Indonesia.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu salah satu yang menyayangkan hal tersebut. Bahkan dia mengungkit lagi keinginan Menteri BUMN Erick Thohir yang ingin agar BUMN dikelola dengan akhlak.
“Berharap agar Bapak Menteri BUMN Erick Thohir masih berpegang pada harapan bapak bahwa BUMN harus dikelola dengan akhlak,” tuturnya, Minggu (11/4).
Said Didu berharap agar Erick Thohir memerintahkan pimpinan PT Pelni untuk mencabut sanksi kepada para karyawan. Sebab apa yang hendak dilakukan bukan pelanggaran dan sebatas ingin melakukan pengajian di bulan suci Ramadhan.
“Saat banyak BUMN yg sedang menghadapi persoalan, mohon perkenan Bapak menertibkan pimpinan dan karyawan BUMN yang menghalangi umat islam di BUMN dalam menjalankan ibadah dan syiar islam demi ketenangan dan kemajuan BUMN,” tekannya.
Kebijakan manajemen Pelni yang mencopot pegawai yang hendak menggelar pengajian Ramadhan tersiar dalam kicauan Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto.
Lewat akun @kangdede78, Dede mengatakan pencopotan ini sebagai pelajaran sekaligus warning kepada seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Selain itu pejabat yg terkait dgn kepanitiaan acara tsb telah DICOPOT. Ini pelajaran sekaligus WARNING kpd seluruh BUMN, jangan segan-segan MENCOPOT ataupun MEMECAT pegawainya yg terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sdktpun, BERANGUS,” tulisnya.
Dia menekankan bahwa acara pengajian Ramadhan itu belum mendapatkan izin dari direksi, menjadi alasan pembatalan dilakukan.
“Panitia menyebarkan info terkait pembicara Ramadhan belum ada ijin dari Direksi. Oleh sebab itu kegiatan tsb DIBATALKAN,” tambah Dede. (*)