GELORA.CO - Gonjang-ganjing politik yang sempat melanda Kerajaan Yordania mulai mereda. Raja Abdullah II mengatakan, bahwa mantan Putra Mahkota Hamzah bin Hussein telah berkomitmen untuk menempatkan kepentingan Yordania, konstitusinya, dan hukumnya, di atas pertimbangan lain.
Raja Abdullah II juga menambahkan bahwa dia memutuskan untuk menangani konflik dengan Pangeran Hamzah dengan damai dalam kerangka keluarga Hashemite, dan mempercayakan jalan ini kepada paman mereka, Pangeran El Hassan bin Talal.
"Hamzah hari ini bersama keluarganya di istananya di bawah pengawasan saya. Sementara aspek lainnya sedang diselidiki, sesuai dengan hukum, sampai selesai, sehingga hasilnya akan ditangani dalam konteks yang matang sesuai lembaga negara, dengan cara yang menjamin keadilan dan transparansi," kata Raja Abdullah, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (8/4).
"Negara kami menghadapi tantangan ekonomi yang sulit yang diperburuk oleh pandemi virus corona, dan kami menyadari beratnya kesulitan yang dihadapi warga kami. Kami menghadapi ini dan tantangan lainnya, seperti yang selalu kami lakukan, bersatu, bergandengan tangan," tambahnya.
“Negara kita terbiasa menghadapi tantangan, dan kita terbiasa menang atas tantangan, dan sepanjang sejarah kita, kita telah mengalahkan semua target yang mencoba merusak tanah air, dan kita keluar dari mereka lebih kuat dan lebih bersatu. Untuk demi meninggikan rakyat dan bangsa kami, dan demi Palestina, Yerusalem," ujarnya lagi.
Yordania adalah rumah bagi 2 juta pengungsi Palestina. Ketidakstabilan di negara itu akan menjadi bahaya bagi keamanan Israel dan Timur Tengah yang lebih luas.
Raja Abdullah menambahkan bahwa tantangan di masa lalu bukanlah yang paling sulit atau paling berbahaya bagi stabilitas Yordania, tetapi itu yang paling menyakitkan bagi dirinya sendiri, karena sisi perselisihan ada di dalam dan di luar 'satu rumahnya'.
"Tetapi tidak ada perbedaan antara tanggung jawab saya terhadap keluarga kecil saya dan keluarga besar saya. Tanggung jawab pertama saya adalah melayani Yordania dan melindungi rakyatnya, konstitusinya, dan hukumnya. Tidak ada dan tidak ada yang lebih diutamakan daripada keamanan dan stabilitas negara Yordania, dan perlu mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kepercayaan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Pangeran Hamzah bin Hussein ditahan oleh militer kerajaan atas tuduhan memobilisasi pejabat lokal untuk merusak keamanan Yordania, menurut Wakil Perdana Menteri Ayman Safadi.
Pemerintah juga telah meluncurkan penyelidikan keamanan setelah terungkap bahwa mantan menteri, anggota keluarga kerajaan, dan beberapa orang lain telah mencoba menargetkan keamanan dan stabilitas negara.[rmol]