GELORA.CO - Partai Amanat Nasional (PAN) meluruskan pernyataan terkait wacana poros partai Islam pada 2024. PAN menyatakan tak akan ikut wacana poros partai Islam dengan sejumlah alasan.
"Adanya gerakan untuk menghidupkan wacana poros Islam pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS, PAN memberikan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian dari ijtihad politik PPP dan PKS," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Kamis (15/3/2021).
"Namun PAN tidak akan ikut wacana poros Islam. Hal ini karena beberapa hal penting sebagai dasar pemikiran PAN," sambungnya.
Viva menjelaskan penggunaan politik identitas berbasis agama perlu disikapi secara hati-hati. Menurut Viva, simbol agama sebaiknya tak dimasukkan ke dalam politik.
"Pertama, meski ciri/identitas khas partai politik atau ideologi politik partai telah dijamin di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik, namun kita harus hati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merek jualan ke publik.
Simbol-simbol agama sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional," ujar Viva.
"Menurut saya, yang dimaksud Sekjen PAN Mas Eddy Soeparno adalah pemikiran seperti itu," tegas jubir PAN ini.
Viva mengatakan PAN belajar dari sejarah perpolitikan yang terjadi di lapangan. PAN tak ingin kondisi itu berulang.
"Di beberapa kasus di pilkada atau di pilpres adalah bukti dan fakta lapangan yang mesti menjadi pelajaran sejarah bagi kita. PAN tidak ingin kondisi seperti itu akan terulang lagi," sebut Viva.
Alasan lainnya yang diungkap Viva yakni wacana politik berbasis agama tak produktif. Viva menyarankan agar wacana yang berkembang ke adu gagasan.
"Kedua, wacana poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesis poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik ini tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa. Sebaiknya wacananya diarahkan ke adu ide dan gagasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya manusia unggul, memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun militer yang modern, dan tema lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa," ujar Viva.
"Ketiga, proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui pendekatan akal sehat agar demokrasi dapat berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif," imbuhnya.(dtk)