GELORA.CO - Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo berpendapat, di balik pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri hanyalah membahas terkait hilangnya Pancasila dalam PP 57/2021 Tentang Standart Nasional Pedidikan (SNP).
"Jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu nampaknya mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP, yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP)," kata Karyono kepada redaksi, Jumat (23/4).
Memang pada saat pertemuan di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat itu Nadiem tidak sendiri melainkan bersama Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.
"Dalam pertemuan itu, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa," ujar Karyono.
Dengan demikian, menurut Karyono, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek. Ada sejumlah syarat, jika PDIP ingin mendukung Nadiem.
"Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional. Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP," pungkas Karyono.(RMOL)