GELORA.CO - Merespons suara reshuffle kabinet usai digabungkannya Kemendikbud-Dikti dinilai merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
Pengamat politik hukum Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad memberikan catatan bahwa reshuffle harus berdasarkan oeningkatan kinerja pemerintahan.
Kata Suparji, perombakan kabinet tidak boleh hanay sekadar akomodasi dan representasi politik kelompok tertentu.
"Untuk itu perlu ada evaluasi secara komprehensif mengenai kinerja Menteri sebelum dilakukan reshuffle," demikian kata Suparji kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (15/4).
Selain itu, dalam situasi pandemi virus corona baru (Covid-19) kementerian yag harus disorot adalah bidang ekonomi.
Harapan Suparji menteri baru tersebut dapat membuat inovasi kebijakan mengatasi dampak Covid-19.
Ia kemudian menyebutkan secara spesifik menteri yang perlu disorot. Diantaranya, Menteri Pariwisata, Menteri Koperasi dan UMKM dan Menteri Pertanian
"Kementerian pertanian juga penting dievaluasi karena terkait dengan masalah impor beras atau ketersediaan pupuk," demikian kata Suparji.
Lebih lanjut Suparji mewanti-wanti Jokowi dalam merombak kabinet harus dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan publik.
"Yang utama reshuffle jika dilakukan dengan elegan dan nihil kegaduhan," demikian kata Suparji. (RMOL)