GELORA.CO - Hilangnya nama pendiri Nahdlatul Ulama (NU), KH. Hasyim Asy'ari dan nama begawan ekonomi Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Kamus Sejarah Republik Indonesia jilid I menjadi pertanyaan besar.
Karenanya, keteledoran yang dilakukan oleh pihak Kemendikbud tidak cukup dengan permohonan maaf kepada publik dan menganggap masalah selesai.
Malah, justru terkesan menonjolkan tokoh-tokoh partai komunis Indonesia (PKI) pada Kamus Sejarah Republik Indonesia jilid I, mesti ditindaklanjuti.
"Mereka (Kemendikbud) hanya meminta maaf seolah-olah itu hanya yang sepele? dengan entengnya meminta maaf. Saya melihatnya ini sudah cukup fatal," tegas Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Ali Zamroni kepada wartawan, Kamis (22/4).
Ali Zamroni juga merasa heran blunder-blunder yang kerap dilakukan Kemendikbud era Nadiem Makarim sangat fatal namun disikapi secara dengan sepele.
Ia mencatat, mulai dari kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud yang kontroversial, Peraturan Pemerintah (PP) 57/2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dimana Pancasila tidak masuk kurikulum bahkan tokoh-tokoh PKI menonjol dalam kamus sejarah RI jilid I.
"Saya rasa ini, kok kalo keteledoran berkali-kali ini ada apa?" cetusnya.
"Ini kan kontradiktif. Udah salah kemudian kontradiktif pula. Yang seharusnya tidak masuk jadi masuk. Ini kan, udahlah. Menurut saya Nadiem udah cukup," pungkasnya.(RMOL)