GELORA.CO - Pembiayaan partai politik oleh negara menjadi pilihan untuk menghindari kapitalisme serta mewujudkan kerja partai benar-benar untuk rakyat.
Sebab selama ini kapitalisme politik telah menutup ruang demokrasi dan hanya memfasilitasi para cukong dan bandar. Sistem ini juga telah menutup ruang para aktivis yang tak kuat dari sisi ekonomi.
"Kalau demokratis di tengah kapitalisme politik, bagaimana nasib aktivis yang tidak kuat ekonomi?" kata Rizal Ramli di akun Twitternya, Selasa (9/3).
Pembiayaan partai politik oleh negara dinilai sudah terbukti efektif di beberapa negara di Eropa, Australia, dan Selandia Baru. RR, sapaan Rizal Ramli pun mengurai kiat agar partai politik tetap bisa bekerja untuk rakyat.
"Parpol dibiayai oleh negara. Sehabis perubahan, kita siapkan budget Rp 30 T per tahun. Tidak perlu cukong, sehingga Legislatif dan Eksekutif ngabdi untuk rakyat," sambungnya.
Namun demikian, pembiayaan partai politik oleh negara juga tidak bisa dilakukan dengan serampangan. Nantinya, partai politik harus diaudit minimal dua kali dalam setahun dan diumumkan melalui media massa.
"Jika ingin menerima pembiayaan negara, partai-partai harus setuju ubah AD/ART agar terjadi demokratisasi internal partai. Kalau tetap mau jadi partai perusahaan keluarga, tidak boleh dibiayai oleh negara," sambungnya.
Ia kemudian menyinggung contoh pembiayaan partai politik oleh negara yang terbilang sukses, salah satunya di Skandinavia.
"Akibat pembiayaan partai oleh negara, bukan cukong, Skandinavia rakyatnya memiliki tingkat kesejahteraan sosial, pendidikan dan ekonomi, dan indeks kebahagian lebih tinggi dari Amerika, yang pembiayaan politiknya menganut sistem bandar," tandasnya. (RMOL)