GELORA.CO - Korban tewas oleh kekerasan petugas keamanan Myanmar terus berjatuhan, meski tekanan terhadap junta militer berdatangan dari komunitas internasional.
Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) pada Selasa (30/3) mengonfirmasi sudah ada 510 warga sipil yang meninggal dunia sejak kudeta militer pada 1 Februari, seperti dikutip dari laporan AFP.
Tingginya korban kekerasan aparat keamanan membuat Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi.
"Benar-benar tidak ada diterima melihat kekerasan terhadap orang-orang pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh," ujar Guterres.
"Kami membutuhkan lebih banyak bantuan (dan) lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya terbaik," tambah dia.
Dewan Keamanan PBB juga akan bertemu pada Rabu (31/3) untuk membahas situasi di Myanmar atas seruan Inggris.
Sementara itu, Amerika Serikat (AS) pada Senin (29/3) mengumumkan untuk menangguhkan Perjanjian Kerangka Perdagangan dan Investasi yang disepakati dengan Myanmar pada 2013. Dengan begitu, Myanmar juga terhapus dari General Preferences System, di mana AS memberikan akses bebas tarif dari beberapa negara berkembang.
Pemerintahan Presiden Joe Biden menegaskan tidak akan melanjutkan hubungan perdagangan dengan Myanmar sebelum pemerintahan terpilih kembali.
"Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai.(RMOL)