GELORA.CO - Polemik mengenai impor beras perlu dihentikan dan Bulog harus segera bergerak untuk menyerap dan mendistribusikan beras hasil panen petani.
Demikian yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Minggu (28/3).
Dalam pernyataannya, LaNyalla menyambut keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda impor beras hingga Juni 2021. Ia pun berharap agar keputusan itu ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait agar hasil panen petani dapat segera diserap.
"Seperti yang sama-sama kita ketahui, saat ini petani sedang memasuki masa panen. Bulog harus menyerap hasil panen ini dan mendistribusikan ke daerah yang bukan penghasil padi. Sehingga kebutuhan masyarakat tetap terjaga," jelasnya.
Senator asal Jawa Timur itu juga berharap Kementerian Keuangan bisa memberikan dukungan anggaran kepada Bulog agar rencana tersebut berlangsung lancar.
Mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu pun yakin masalah beras bisa diatasi jika supply chain management dijalankan dengan baik.
"Stok beras yang kita miliki banyak, apalagi sedang dalam masa panen. Jika penyaluran dan distribusi dijalankan dengan baik, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Jadi sekali lagi kuncinya adalah supply chain management," tambahnya.
Lebih lanjut, LaNyalla berharap agar polemik mengenai impor beras tidak lagi muncul karena pemerintah telah memberikan keputusan dan penjelasan.
Jokowi sebelumnya mengatakan, pemerintah memang memiliki nota kesepahaman (MoU) impor beras dengan Vietnam dan Thailand. Namun itu dilakukan untuk berjaga-jaga di tengah pandemi yang penuh ketidakpastian.
Selama tiga tahun terakhir, Indonesia diketahui tidak lagi melakukan impor beras.
"Saya berharap tidak ada lagi polemik mengenai impor beras. Karena polemik hanya membuat harga gabah di tingkat petani semakin anjlok. Apalagi Presiden memutuskan untuk tidak melakukan impor," pungkasnya.(RMOL)