GELORA.CO - Presiden Joko Widodo diminta Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengentaskan kemiskinan yang meningkat di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siradj menyampaikan hal tersebut dalam acara malam puncak Harlah NU Sabtu (27/2).
"Percuma kita mengaku mayoritas beragama Islam kalau kemiskinan masih dilihat di depan mata kita," ujar Said Aqil dikutip melalui kanal Youtube NU Online, Senin (1/3).
Karena itu, Said Aqil meminta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menjalankan satu perintah agama yang bisa menjadi solusi mengurangi angka kemiskinan.
Salah satunya ialah dengan memobilisasi sedekah, zakat, infaq, wakaf, hibah, di tengah-tengah ekonom seperti sekarang ini.
"Kita punya zakat, kita punya infaq, kita punya prinsip-prinsip sedekah, yang diperintahkan oleh agama kita, maka harus kita jalankan dengan baik, insya Allah ekonomi yang sedang sepi ini bisa diatasi dengan baik," katanya.
Berdasarkan catatannya, zakat yang dikumpulkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) rata-rata pr tahun hanya sekitar Rp 358 miliar. Angka itu menurut Said Aqil, masih sedikit jika dilihat dari jumlah opulasi penduduk Muslim di Indonesia.
Namun, Said Aqil mengkalkulasi besaran zakat, infaq hingga wakaf atau hibah yang dikumpulkan secara terorganisir diseluruh wilayah Indonesia, angkanya bisa jauh lebih besar.
"Kalau dihitung semua, Baznas nasional, lembaga-lembaga zakat di daerah, semua ini nasional Rp 10,2 triliun. Baru umat Islam katanya mayoritas, dan yang kaya juga banyak," tuturnya.
Maka dari itu, Said Aqil meminta kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin untuk megeluarkan instruksi kepada jajarannya untuk mengeluarkan zakat.
"Saya mohon, saya minta kepada pemerintah, kepada presiden-wakil presiden agar menginstruksikan semua pegawai negeri yang Islam, BUMN, perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha Muslim agar mengeluarkan zakat 2,5 persen," tuturnya.
"Dukung Baznas, dukung lembaga-lembaga zakat di manapun berada, kalau kita ingin keluar dari kemiskinan apalagi di saat-saat pandemi sekarang ini," demikian Said Aqil Siradj.
Merujuk data Badan Pusat Satistik (BPS) per September 2020, angka kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan selama pandemi Covid-19, yaitu sebanyak 27,55 juta orang.
Angka itu setara dengan 10,19 persen populasi penduduk Indonesia yang sekitar 270 juta jiwa.
Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yang sebanyak 24,79 juta orang, terjadi kenaikan 0,97 persen dari angka kemiskinan di tahun 2020, atau naik sebanyak 2,76 juta.[rmol]