GELORA.CO - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Demokrat Bali menyebut keberadaan Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh Moeldoko telah mencoreng nama Presiden Joko Widodo. Apalagi setelah adanya penolakan pengakuan dari Menkum HAM.
"Karena dia juga termasuk tangan kanan istana kan. Jadi memang juga banyak netizen yang berpandangan demikian," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali, I Made Mudarta saat dihubungi, Rabu (31/3/2021).
Mudarta menuturkan, Moeldoko harusnya melakukan pertimbangan yang matang sebelum menerima tawaran jadi ketua umum partai berdasarkan KLB abal-abal. Sebab, jika tak melalui pertimbangan yang matang, tawaran itu hanya akan menjerumuskan seperti yang Moeldoko alami hari ini.
Meski begitu, Mudarta mengaku tetap mendorong agar KSP Moeldoko tetap berada dalam pusaran istana dan bekerja secara profesional untuk menebus kesalahan yang sudah ia lakukan. Selain itu, tenaga Moeldoko, lanjut Mudarta, tentu masih sangat dibutuhkan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kami harap dia berkonsentrasi membantu presiden Jokowi, dimana negara ini kita sedang menghadapi krisis, yakni kirisis pandemi dan kesehatan, dan krisis ekonomi. Kita tahu pak Moeldoko sangat profesional di KSP, kami mendukung pak Moeldoko bekerja pada tempatnya di KSP," tuturnya.
Diluar itu semua, Mudarta menyampaikan keputusan yang diambil oleh Kemenkumham untuk menolak kepengurusan Demokrat versi KLB adalah langkah yang tepat. Sebab, semua kepengurusan yang diusulkan Itu adalah abal-abal dan seusai aturan partai.
"Sudah sangat tepat dan sesuai dengan prediksi kami dari awal, bahwasanya KLB yang digelar di Medan tak memenuhi AD ART, termasuk juga tak sesuai dengan UU Partai Politik. Dan juga tak terpenuhinya persyaratan untuk pendaftaran. Jadi ditolak," jelasnya. (*)